Polemik Investasi Dana Haji

Liputan6.com, Jakarta - Musim haji 2017 telah tiba. Jemaah calon haji kelompok terbang nomor awal pun telah berangkat ke Tanah Suci. Tak seperti musim-musim haji sebelumnya, kali ini, pelaksanaan ibadah haji diwarnai debat kusir pemanfaatan dana haji.

Seperti ditayangkan Kopi Pagi dalam Liputan6 Pagi SCTV, Minggu (6/8/2017), polemik itu meruyak setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan wacana investasi dana haji di sektor infrastuktur di sela pelantikan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kata aman yang disampaikan Jokowi rupanya tak cukup meredam kegelisahan mereka yang tak sependapat dana haji masuk ke ranah investasi. Padahal, sudah sejak 2009 dana haji dimanfaatkan di sejumlah sektor.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengamini pemanfaatan dana haji ini asalkan sesuai syariah. Bahkan, di sejumlah negara, seperti Malaysia misalnya, investasi dari dana haji telah berjalan dan memberi banyak manfaat.

Kepentingan jemaah memang sudah selayaknya dinomorsatukan. Itulah sebabnya, bagi pemerintah, ketimbang dana haji mengendap di bank yang lambat laun membuat nilainya menyusut, akan lebih bermanfaat diinvestasikan.

Andai politisasi wacana dana haji itu benar, tentu hal ini amat disayangkan. Puncak tertinggi ibadah umat Islam yang semestinya bersih dari segala keributan tak penting, bisa ternoda. Niat pemerintah ingin memberi manfaat kepada jemaah yang kini ditangani BPKH juga akan tersendat.

Jauh lebih penting, pengawasan pengelolaan dana haji yang per Februari lalu mencapai Rp 90 triliun lebih agar tak diselewengkan.

Namun demikian, memasang mata dan telinga supaya uang umat tak terjerumus ke dalam investasi berisiko jelas lebih utama. Daripada, mengutak-atik soal dana haji dari sisi politis.