Terima Keluhan soal Pelayanan Haji 2023, Tim Pengawasan DPR Langsung Terbang ke Saudi

Liputan6.com, Jakarta Tim Pengawasan Haji DPR RI telah tiba di Tanah Suci untuk meninjau pelayanan ibadah haji 1444 H/2023 M. Mereka tiba di Arab Saudi melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Senin 19 Juni 2023 kemarin.

"Alhamdulillah, kita sampai di Jeddah, besok kita akan melakukan peninjauan. Kita ingin mengecek sejauh mana ketersediaan maktab, juga sejauh mana ketersediaan katering," ujar anggota Tim Pengawasan Haji DPR RI Maman Imanul Haq.

Dia mengaku mendapat beberapa laporan terkait layanan yang dianggap tidak sesuai, mulai dari maktab hingga soal porsi makanan yang terlalu sedikit.

"Kita ingin mengecek sejauh mana ketersediaan maktab, juga sejauh mana ketersediaan katering yang diterima jemaah. Kita klarifikasi apa persoalannya," ujar Maman.

Selain itu, Tim Pengawasan Haji DPR juga akan melihat sejauh mana pelayanan kepada jemaah lanjut usia (lansia), karena musim ini Kementerian Agama (Kemenag) mengusung tagline 'haji ramah lansia'.

"Ya tentu soal maktab jadi poin pertama, katering, kesehatan, termasuk juga kita ingin melihat sejauh mana pelayanan kepada lansia. Kita akan lihat apakah betul-betul lansia dilayani dengan baik atau masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki," ucapnya.

Politikus PKB ini menjelaskan bahwa hasil peninjauan ini selanjutnya akan dirapatkan DPR dengan Kemenag. "Dari sana kita akan rapat dengan Kementerian Agama yang ada di Madinah sehingga semua masukan dari jemaah di Madinah ini menjadi masukan untuk perbaikan," ujar Maman.

Hal senada juga disampaikan, Mufti Anam yang mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek soal permasalahan ibadah arbain kepada jemaah haji selama tinggal di Madinah.

"Banyak jemaah yang tidak dapat arbain, itu yang akan kita tanyakan. Kan harusnya delapan hari, tapi ada beberapa kloter yang tidak sampai delapan hari di sini," ujar Mufti.

Selain arbain, Tim Pengawasan Haji DPR juga akan mengecek apakah pelayanan katering kepada jemaah sudah sesuai dengan anggaran yang disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar).

"Kita akan cek karena banyak keluhan. Kan kita sebelum berangkat kita komunikasi dengan beberapa jemaah soal katering. Kita ingin semuanya berjalan sesuai apa yang kita sepakati antara DPR dan Kemenag," kata politikus PDIP ini.

Tim pengawas juga akan mengecek pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji. "Ini semua kita cek dulu karena informasi dari masyarakat belum tentu benar, kasihan teman-teman di sini yang sudah bekerja keras," ucap Mufti menandaskan.