Covid-19 Dianggap Sudah Hilang Jadi Penyebab Peningkatan Kasus di Jateng

Liputan6.com, Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, menganggap meningkatnya angka Covid-19 di Jawa Tengah, disebabkan oleh hilangnya rasa kepercayaan masyarakat atas keberadaan virus SARS-CoV-2.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jateng, Joko Hariyanto. Ia menilai hal itu menyebabkan masyarakat abai terkait protokol kesehatan.

“Diakui atau tidak, masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya, banyak yang sudah tidak percaya dengan Covid. Hal ini banyak faktor yang memengaruhi,” kata Joko saat dihubungi via pesan singkat oleh Liputan6, Kamis (17/2/2022).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu berpendapat ada 2 faktor penyebab masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Covid-19, yakni para petinggi pemerintah negara ataupun tokoh masyarakat tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terkesan plin-plan.

“Pertama sikap perilaku para pejabat tinggi negara atau public figure nasional tidak memberikan contoh yang baik terkait dengan sikap dan perilaku di mata publik terkait dengan kerumunan massa yang dipertontonkan di depan umum,” ungkap Joko.

Dia pun mencontohkan ketika adanya kunjungan Presiden Joko Widodo di salah satu daerah. Ketika kunjungan, pasti akan menimbulkan kerumunan yang cukup banyak.

“Contoh ketika presiden berkunjung ke suatu daerah, perkumpulan massa yang jumlahnya puluhan ribu. Sengaja atau tidak disengaja telah diketahui publik,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Joko juga memberikan contoh yang lain, seperti para public figure ternama ataupun para ulama mengadakan suatu acara. Ia menilai pasti akan menimbulkan keramaian yang cukup banyak. Dia menyayangkan adanya hal itu, karena menurutnya bisa menjadikan contoh buruk bagi masyarakat. Lanjutnya, ketika ada kerumunan yang cukup banyak, para penegak hukum juga tidak ada tindakan untuk menegur kegiatan tersebut.

“Contoh kedua konser para artis dan pengajian para alim ulama, melakukan hal yang sama tidak ada larangan dan teguran dari aparat terkait. Hal ini yang dianggap contoh perilaku yang tidak baik,” ujarnya.

Tak sampai situ, Joko Hariyanto menganggap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan selalu berubah-ubah. Ia pun memberikan contoh ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan kebijakan yang selalu berubah-ubah.

“Yang kedua pejabat negara yang sering kali membuat aturan terkesan plin-plan, hal ini juga contoh tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Contoh Menteri Investasi Bapak Luhut memberikan statement secara nasional yang suka berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Hal ini juga yang membuat masyarakat merasa tidak ada yang bisa menjadi panutan,” katanya.

Melihat hal itu, menurutnya sangat bisa berdampak terhadap hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terkait adanya Covid-19. Sehingga banyak masyarakat yang sudah tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti PPKM.

“Hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya dengan aturan PPKM. Ada ketidakadilan, yang lemah dihukum berat, yang kuat tetap melenggang tanpa hukuman. Kasak-kusuk di tengah masyarakat sudah terdengar terkait rencana pemberlakuan PPKM yang mendekati hari Raya Idul Fitri akan menimbulkan gejolak yang besar,” tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut, ia meminta kepada pemerintah untuk bisa mengambil keputusan dengan bijak dan juga adil kepada masyarakat.

“Mohon kiranya pemerintah menyikapi hal ini secara bijak dan adil dan memberikan contoh dan perilaku yang baik, jangan sampai aturan dan peraturan hanya untuk orang kecil sementara yang merasa orang kuat seenaknya,” pungkas Joko.