Lembaga Adat Baduy Minta Kawasannya Dihapus dari Daftar Destinasi Wisata

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Adat Baduy mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap kawasan mereka dihapuskan dari daftar destinasi wisata, tetapi ditetapkan menjadi cagar alam dan cagar budaya.

Dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Senin (6/7/2020), keputusan tersebut dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu siang, 4 Juli 2020. Penyampaian surat didorong keinginan melestarikan tatanan nilai adat Baduy.

Masyarakat Baduy juga meminta agar pemerintah membantu menghapus data citra satelit pada mesin pencarian Google atau mengidentifikasinya sebagai area terlarang. Mereka juga meminta agar foto-foto sejumlah daerah adat di wilayah Baduy dihapus.

Jaro Saidi, salah satu pemangku adat di Baduy, mengatakan kehidupan masyarakat setempat terusik akibat masifnya informasi tentang Baduy di media sosial. "Ketenangan mereka terusik karena foto-foto kawasan Baduy yang menggambarkan aktivitas sehari-hari mereka sudah tersebar di internet, bahkan orang-orang bisa dengan mudah mencari informasi tentang Baduy di internet," tutur Jaro Saidi dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran wisatawan ke wilayahnya, sambung Jaro Saidi, berimbas pada pelestarian lingkungan di Baduy. Tingkat pencemaran lingkungan di sana semakin mengkhawatirkan, lantaran banyak pedagang dari luar Baduy menjual beragam produk yang mayoritas menggunakan kemasan plastik dan kemudian sampahnya dibuang sembarangan. 

"Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut," keluh dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Surat terbuka untuk Presiden Jokowi itu kemudian dititipkan Jaro Tangtu Cikeusik, Alim, kepada Heru Nugroho dan tiga rekannya, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara. Kepada Liputan6.com, Heru yang kerap berkunjung ke wilayah tersebut mengatakan bahwa kegelisahan itu sudah diutarakan pemuka adat Baduy dalam sejak April 2020.

"Surat terbuka itu terinspirasi dari pandemi ini. Waktu enggak ada (wisatawan) yang datang, mereka menikmati banget," kata Heru.

Heru mengatakan mandat turut diberikan oleh Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas). Mereka memberi cap jempol atas surat terbuka yang dibuat.

"Karena kedekatan saya kepada masyarakat Baduy yang sudah terjalin sekian lama, mungkin saya diberikan kepercayaan oleh mereka (Pemangku Adat Baduy) untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Presiden melalui surat terbuka ini," terang Heru.

Ia menambahkan, penghapusan Baduy dari daftar destinasi wisata bukan berarti warga setempat menutup diri sepenuhnya dari wisatawan. Pendatang tetap diperkenankan masuk bila sekadar berkunjung dengan syarat tidak merusak budaya dan lingkungan setempat.

"Mereka (orang Baduy) tidak terbiasa protes, tetapi melihat kejadian-kejadian yang ada, mereka enggak nyaman. Mereka pikir harus ada langkah antisipatif," kata dia.