Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa tak puas terhadap pelayanan 2 operator air bersih rekanan PDAM Jaya, yakni Palyja dan Aetra. Sebab selama banjir, pelayanan air bersih terhadap warga DKI berkurang 40% karena adanya Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terendam banjir.
"Nggak memuaskan, 40% pasokan air berkurang karena banjir," tegas pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/2/2014).
Rencana pengambilalihan Palyja dan Aetra kembali dilontarkan mantan anggota Komisi II DPR RI itu. "Makanya Kita mau ambil alih Palyja dan Aetra saja. Kita nggak bisa andalkan mereka," ujar Ahok.
Menurut Ahok, banyak masalah perjanjian dengan pihak swasta yang berupaya mencurangi pemerintah daerah. Jika perjanjian itu diputuskan sepihak tidak bisa dikenakan sanksi denda. Akibatnya, pemerintah daerah selalu menjadi pihak yang dirugikan.
"Jadi persoalan di negeri ini banyak sekali perjanjian swasta yang dibuat bodong, bodohin kita (pemerintah daerah). Diputusin nggak bisa, denda nggak bisa, terus juga rugi. Mana ada perjanjian yang menjamin kita untung?" tegas Ahok.
Maka itu ke depan, tegas Ahok, setiap perjanjian yang akan dilakukan dengan pihak swasta harus ada pasal yang menjamin 22% untung untuk Pemprov DKI. Jika tidak, pihak swasta akan memiliki hutang kepada Pemprov DKI.
"Swasta harus jamin 22% kita untung, kalau nggak kamu hutang sama kita. Terus kalau kamu nggak mau, putusin. Goblok banget kita tanda tangan perjanjian yang merugikan kita kayak gitu. Tapi itu yang kita lakukan. Jadi kita berusaha perbaiki," ketus pria asal Belitung itu. (Ismoko Widjaya)
Baca juga:
Ahok: Tawarkan ERP? Uji Coba Dulu Pakai Duit Mereka
Operator Bus Transjakarta Akan Ditunjuk Langsung
Ahok Tunjuk Langsung 4 Konsorsium Bus Transjakarta