Jadi Sorotan, Anggaran Perjalanan Dinas Kesehatan Depok Naik Jadi Rp9,6 Miliar

Anggaran perjalanan dinas dalam negeri Dinkes Kota Depok terus naik, padahal pemerintah pusat tengah menggalakkan kebijakan efisiensi.

oleh Dicky Agung Prihanto Diperbarui 09 Apr 2025, 22:05 WIB
Diterbitkan 09 Apr 2025, 22:05 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)... Selengkapnya

Liputan6.com, Depok - Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menjadi sorotan publik. Musababnya sejak 2021 hingga 2023, belanja perjalanan dinas dalam negeri Dinkes Depok terus mengalami peningkatan hingga kini menjadi Rp9,6 Miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, anggaran belanja di institusinya berasal dari beberapa sumber anggaran. Adapun anggaran tersebut termasuk dari dana alokasi khusus (DAK) non-fisik atau BOK Puskesmas.

“Nanti kita jelaskan secara rinci ya,” ujar Mary saat ditemui Liputan6.com usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (9/4/2025).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok, diketahui rincian belanja perjalanan dinas pada 2021 sebesar Rp6,3 miliar terdiri dari APBD Rp1,08 miliar dan DAK non fisik Rp5,2 miliar. Pada 2022 sebesar Rp8,8 miliar terdiri dari APBD Rp1,6 miliar dan DAK non fisik Rp7,2 miliar, pada 2023 sebesar Rp9,6 miliar terdiri dari APBD Rp1,7 miliar dan DAK non fisik Rp7,9 miliar.

Belanja perjalanan dinas dalam negeri diampu Dinas Kesehatan Kota Depok dan unit pelaksana di bawahnya, terdiri dari 38 UPTD Puskesmas, 2 RSUD, UPTD Labkesda dan UPTD Farmasi. Belanja perjalanan dinas ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan, salah satunya kunjungan lapangan berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat.

“Itu kan tadi, ada itunya, ada di ya jadi secara pembagiannya, jadi dana di DAK non fisik, dana alokasi khusus non fisik itu yang ada di puskesmas itu sebagian besarnya,” ucap Mary.

DAK Non-Fisik Tidak Terkena Efisiensi

Pelayanan Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan
Petugas memeriksa tekanan darah pasien BPJS Kesehatan yang berobat di Faskes Tingkat 1 Klinik Kesehatan Prima Husada di Depok, Jawa Barat, Senin (23/5/20222). Sejumlah terobosan saat ini dilakukan paramedis di Faskes Tingkat 1, diantaranya penilaian peserta program JKN melalui fitur Kessan (Kesan Pesan Peserta Setelah Layanan) dalam aplikasi Mobile JKN. (merdeka.com/Arie Basuki)... Selengkapnya

Disinggung soal kebijakan efisiensi anggaran, Mary menilai anggaran DAK non fisik tidak terdapat pengurangan. Namun pada anggaran melalui APBD terdapat efisiensi pengurangan anggaran. 

“Sudah ada edarannya dari Kemenkes kalau dana DAK itu tidak ada efisiensi,” jelas Mary.

Mary menegaskan, anggaran belanja perjalanan dinas Kesehatan Kota Depok tidak serta merta menggunakan APBD Kota Depok. Namun anggaran tersebut didapat dari APBD dan DAK non fisik yang mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan.

“Nanti kita lagi siapkan itunya ya, siapkan jawabannya biar nanti jelas,” pungkas Mary.

Infografis Target dan Sasaran Program Cek Kesehatan Gratis Era Prabowo. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis Target dan Sasaran Program Cek Kesehatan Gratis Era Prabowo. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya