Fraksi PKS DPR RI Gelar Seminar Internasional Dukung Kemerdekaan Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bekerjasama dengan Justice and Democracy Forum (JDF) dan The Strategia Institute menginisiasi Seminar Internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan tema 'It’s Time for Palestine to be Free!' yang digelar secara daring pada hari ini, Selasa (31/10/2023).

Seminar yang diikuti lebih dari 1.000 partisipan ini menghadirkan narasumber Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (Ketum PMI) Jusuf Kalla, aktivis dan Pakar HAM Internasional dari Italia Maren Mantovani, serta Aktivis Kemanusiaan MyCARE Malaysia, Pofesor Hafidzi Mohd Noor. Moderator adalah Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta.

Acara yang disiarkan secara daring melalui PKSTV dan PKSTVDPRRI ini dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Dalam sambutannya, Jazuli mengatakan bahwa acara ini dilaksanakan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan global terhadap rakyat Palestina.

"Kita juga memberi pesan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel di luar nalar kemanusiaan yang beradab sehingga harus dihentikan. Kita semua berdiri di belakang rakyat Palestina, Satu-satunya solusi perdamaian adalah kemerdekaan Palestina dan Israel menghentikan penjajahan yang dia lakukan sejak tahun 1948," ujar Jazuli melalui keterangan tertulis, Selasa (31/10/2023).

Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini menyebut, penjajahan dan penindasan umat manusia tidak punya tempat di dunia ini. Bagi Indonesia sendiri, kata Jazuli, kemerdekaan bangsa Palestina adalah bagian dari konstitusi Negara Indonesia.

"Sejak era Presiden Soekarno dan sampai kapan pun Indonesia akan berjuang mewujudkan kemerdekaan Palestina. Apalagi Indonesia punya utang sejarah pada Palestina. Pada saat proklamasi kemerdekaan 1945, Palestina menjadi salah satu negara ataupun entitas politik pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun kita sangat prihatin hingga saat ini Palestina belum merasakan kemerdekaan," tegas Jazuli.

Kemudian, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menekankan bahwa kita semua harus optimis kemerdekaan Palestina biswa diwujudkan sebagai solusi perdamaian yang paripurna.

Syaratnya, menurut Ketua Umum PMI ini, melalui perundingan dan kekuatan kolektif negara-negara Islam untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

Jusuf Kalla menilai, perang Israel Palestina adalah konflik terpanjang sepanjang sejarah yang pernah ada. Konfliknya sangat pelik, karena melibatkan banyak kekuatan besar.

"Konflik ini melibatkan banyak negara sejak dulu, termasuk kekuatan besar Amerika serta Rusia atau Soviet zaman dulu. Kita mengharapkan bahwa ini dapat selesai dengan hasil kemerdekaan Palestina," kata Jusuf Kalla.

Mantan Wapres RI yang dikenal juga sebagai juru damai internasional ini juga menjelaskan bahwa serangan Hamas ke Israel baru-baru ini sejatinya merupakan upaya sebuah bangsa terjajah untuk mendapat kemerdekaan bangsanya dan hal itu sah untuk dilakukan.

"Akan tetapi, dengan jatuhnya banyak korban membuat cara-cara peperangan sebaiknya tidak dilanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita cara untuk mengatasi ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini hanya bisa diselesaikan dengan perundingan, dengan kerja sama, dan dengan kekuatan kebersamaan dari kita semua," tutup Jusuf Kalla.

Sementara itu, Honorary Advisor MyCARE Malaysia Profesor Hafidzi M. Noor mengatakan, peristiwa pengeboman yang saat ini dilakukan Israel ke wilayah Gaza adalah peristiwa pengeboman paling brutal dan parah yang menewaskan warga sipil tidak bersenjata di Gaza.

"Pengeboman oleh Israel bahkan lebih parah dari peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, karena Israel menargetkan bom-bom tersebut ke sekolah, rumah sakit, masjid dan tempat-tempat umum, selain itu mereka bahkan melakukan pemenjaraan tanpa alasan kepada warga Gaza," ucap Hafidzi.

Hafidzi mengatakan bahwa yang dilakukan Israel adalah pembantaian dan pembersihan etnis.

"Dunia harus benar-benar menghentikan aksi yang tidak berperikemanusiaan ini. Singkatnya, kita perlu melawan propaganda yang dilakukan oleh Zionis untuk membentuk pemikiran dan persepsi komunitas internasional," kata Hafidzi.

Di sisi lain, dia menyerukan dunia internasional untuk terus peduli dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, karena bantuan makanan, air bersih, obat-batan dan paramedis sangat diperlukan oleh mereka.

Lalu, Maren Mantovani selaku International Outreach Coordinator of the Stop the Wall Campaign and the Palestinian Land Defense Coalition mengatakan bahwa peristiwa pengeboman pada 7 Oktober 2023 lalu, merupakan proses keberlanjutan rencana Israel untuk melakukan upaya pendudukan wilayah Palestina yang belum selesai sejak tanhun 1948.

"Pada 2017 lalu Perdana Menteri Israel menyatakan rencananya dalam dokumen-dokumen publik yang dapat diakses dalam bahasa inggris dan ibrani tentang bagaimana cara meluluhlantahkan gaza dengan cara memblokade jalur akses air, makanan, listrik dan mengebom gaza, maka kejadian pada 7 oktober kemarin itu tidak lagi mengejutkan karena sudah direncanakan sejak lama, apa yang sekarang terjadi saat ini adalah hanya melanjutkan rencana Israel sejak lama dan bukan hanya tentang membalas aksi serangan dari palestina," terang Maren.

Dia menjelaskan bahwa dalam kategori yang ditetapkan oleh PBB tindakan pengeboman yang dilakukan oleh Israel adalah kejahatan kemanusiaan terparah, hal tersebut di afirmasi oleh 800 akademisi di dunia, dan dari hasil penelitian salah satu warga Yahudi yang berada di dalam Parlemen Amerika itu sendiri.

"Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk membawa perdamaian di Palestina, lalu upaya kita selanjutnya adalah tidak hanya untuk menghentikan pengeboman, tetapi juga masuk ke akar daripada permasalahan Palestina ini," tutur Mareen.

Sebagai bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memegang nilai-nilai kemanusiaan, Maren menyerukan kepada seluruh negara dan masyarakat di seluruh dunia untuk tidak menormalisasi tindakan kejahatan kemanusiaan Israel.

"Dengan cara melakukan campaign di media sosial, dan melakukan aksi dalam cara pandang perekonomian melalui pemberhentian kerjasama ekonomi, agar Israel tidak lagi merasa memiliki kekebalan hukum internasional, dan segera mendapatkan sanksi internasional untuk menghentikan tindakan genosidanya terhadap Palestina," jelas Maren.