Harga BBM Dinaikkan, Racun atau Obat?

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan BBM jangan dijadikan sebagai komoditas politik. Menurut dia, biarkan BBM menjadi komoditas ekonomi.

"Kita lihat saja apa dampak politiknya, apakah ini pemanis yang akan menjadi racun, ataukah pil pahit yang menjadi obat ketangguhan ekonomi Indonesia," kata Ikrar di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Ikrar menyatakan kenaikan harga BBM di bawah pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan akan dilakukan antara bulan Maret ataupun April tahun 2015. Namun bila terpaksa, pemerintah Jokowi-JK diminta untuk berani menaikkan harga BBM secepatnya.

"Ya kenapa nggak. Ya beraniin saja. Paling nanti demonya juga akan tajam, tapi apabila diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang juga pro-rakyat nanti juga kemarahan rakyat kan akan kecil," ungkap dia.

"Lagi pula sekarang lihat sendiri kan. Sudahlah, naikkan saja dari pada persediaannya terbatas, jadi lagi-lagi BBM bukan komoditas politik," tandas Ikrar.

Anggota Komisi VII DPR Effendi M Simbolon dari Fraksi PDIP menyatakan, alasan harga BBM perlu naik karena negara ini sedang dalam keadaan gawat.

"Pak Jokowi-JK paham hal itu. Ini dalam keadaan darurat politik anggaran," tegas Effendi di Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2014.

Ketua DPP PDIP itu melihat, ada masalah dalam anggaran yang dibuat pemerintahan saat ini, sehingga membuat beban pada presiden-wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia pun meminta semua anggota dewan untuk mengubah anggaran 2015 agar bisa menyukseskan program kerja Jokowi-JK.

"Pemerintah kurang fair dengan tak memasukkan pendapatan lifting Cepu, sehingga pendapatan sektor ini jadi defisit. Kita berharap ada komitmen bila mau kerja sama dengan pemerintahan rakyat, mari 20 hari kerja kita ubah anggaran jadi pro rakyat," ujar Effendi.

Baca juga:

Effendi PDIP: Indonesia Darurat Politik Anggaran, BBM Perlu Naik

Setuju BBM Naik, PDIP Tunduk pada Harga Pasar?

Presiden SBY Angkat Bicara Soal Alasan Harga BBM Tak Naik

(Sss)