Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas memiliki pesan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan narapidana kasus korupsi yang dibui di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar. Menurut Busyro, perlu peninjauan kembali kebijakan tersebut.
Hal ini lantaran, menurut Busyro, dikumpulkannya koruptor dalam satu kompleks Lapas dapat berpotensi terciptanya sebuah modus korupsi baru dalam kejahatan ini.
"Saatnya juga evaluasi penyatuan penjahat korupsi itu di LP Sukamiskin. Mereka akan solid dan sharing pengalaman, tak mustahil menyusun desain modus-modus baru untuk keluar masuk LP dan kendalikan korupsi dari dalam," ujar Busyro Muqaddas melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Pernyataan Busyro ini sekaligus menanggapi 'kaburnya' Mochtar Muhammad atau terpidana kasus korupsi APBD Kota Bekasi dari Lapas Sukamiskin ke salah satu restoran di Jakarta beberapa hari lalu.
Dan atas hal ini, kata Busyro, Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi, Yasonna H Laoly memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Yaitu, membenahi sistem yang rentan seperti saat ini.
"Itu PR awal Menteri baru untuk evaluasi total jajaran Lapas sampai sipir-sipirnya. Harus all out, jika tidak akan termalukan oleh anak buahnya yang sebagian melakukan pembusukan dari dalam dengan mentransaksikan wewenangnya," pungkas Busyro.
Busyro KPK: Kumpul di Sukamiskin, Koruptor Bisa Susun Modus Baru
Wakil Ketua KPK Busyro Musqadddas menilai perlu ada peninjauan kembali kebijakan tersebut.
Diperbarui 30 Okt 2014, 01:00 WIBDiterbitkan 30 Okt 2014, 01:00 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
3 Instruksi Ketum PBNU Gus Yahya kepada GP Ansor, Singgung Soal NKRI
Jelang Akhir Pekan, Ganjil Genap Jakarta Diberlakukan di 26 Titik Hari Ini Jumat 25 April 2025
Cuaca Jabodetabek Jumat 25 April 2025: Waspada Potensi Hujan Ringan hingga Lebat Hari Ini
Kuasa Hukum Hasto: Sumber Uang Suap PAW DPR RI dari Harun Masiku
Diutus Prabowo, Jokowi Bertolak ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
Menko Muhaimin: Kita Perlu Satu Kerangka Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat
Kemendagri Sebut 6 Daerah Usulkan Ubah Status Jadi Daerah Istimewa, Salah Satunya Solo
Lewat Surat, Sekjen PDIP Hasto Yakini Persidangan Dirinya adalah Peradilan Politik
Kanwil Kementerian HAM Gandeng PWNU Jakarta Tingkatkan Kesadaran HAM
Advokat Donny di Sidang Hasto Sebut Informasi Transaksional Urus Harun Masiku Datang dari Eks Kader PDIP
Penggugat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen, Ini Duduk Perkaranya
Nasib 157 WNI Terancam Eksekusi Mati di Negeri Orang