Liputan6.com, Jakarta - Partai Hanura mendesak pimpinan DPR untuk mengubah Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 tahun 2014. Sebab, di situ tercantum aturan salah satunya mengenai mekanisme pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), yakni di Pasal 57 tentang Tatib DPR.
‎"Kita desak ada perubahan tatib. Perubahan tatib lewat panitia khusus (pansus). KIH (Koalisi Indonesia Hebat) akan mendorong ada perubahan tatib," ujar Anggota DPR Fraksi Partai Hanura, Fauzi Amro, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
‎Fauzi mengatakan, desakan soal perubahan Tatib itu, lantaran KIH menginginkan adanya wakil mereka di 16 pimpinan AKD, yakni masing-masing di pimpinan 11 komisi dan 5 badan. Dia berharap DPR yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) mau berbagi dengan KIH di 16 pimpinan AKD tersebut.
"Di setiap 16 AKD itu ada lah masing-masing perwakilan kita. Mau ketua, mau wakil ketua tidak apa-apa," ujar dia.
Fauzi mengaku, di internal KIH sendiri sudah sepakat soal hal itu. Terkait jatah permintaan 16 pimpinan untuk KIH di AKD, juga nantinya bisa dimusyawarahkan.
"Nanti 16 pimpinan di 16 AKD itu PDIP dapat berapa, Hanura berapa, PKB berapa, NasDem berapa. Kalau itu bisa musyawarah, tidak ada masalah. Ini sudah final di KIH," terang dia.
Bahkan, Fauzi merasa yakin, KMP menyetujui usul mengenai perubahan tatib itu. Sehingga, nantinya dari total 63 pimpinan (ketua dan wakil ketua) di 16 AKD, terdapat 16 wakil KIH di masing-masing AKD. Baik itu di komisi maupun di badan.
"Saya yakin KMP juga setuju soal perubahan tatib ini‎," ujar dia.
Adapun pintu masuk untuk perubahan Pasal 54 ayat 2 tentang Tatib‎ yang mengatur mekanisme pimpinan AKD adalah dengan Pasal 322 dan Pasal 323 tentang Tatib untuk pembentukan panitia khusus (pansus) mekanisme pimpinan AKD.
Sementara sejauh ini 16 AKD belum ditentukan oleh DPR, baik untuk 11 komisi maupun untuk 5 badan DPR.‎ Termasuk posisi ketua dan wakil ketua serta anggotanya di 16 AKD tersebut. (Yus)
Hanura Desak Pemimpin DPR Ubah Tatib soal Alat Kelengkapan Dewan
Partai Hanura mendesak pimpinan DPR Setya Novanto cs untuk mengubah Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 tahun 2014.
diperbarui 04 Nov 2014, 17:23 WIBDiterbitkan 04 Nov 2014, 17:23 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Live dan Produksi VOD
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hati-Hati.. Membangun Masjid Bisa jadi Kemungkaran, jika Caranya Begini Kata Imam Ghazali
Yasonna PDIP soal Ramai #KaburAjaDulu: Saya Percaya Nasionalisme Mereka Tetap Teguh
5 Striker Termahal Sepanjang Sejarah: Cristiano Ronaldo Urutan Berapa?
Operasi Rahasia CIA di Indonesia 1950-an, Menguak Skenario Penggulingan Sukarno
Prabowo Minta SPPI Jaga Setiap Rupiah yang Dialokasikan untuk Program MBG
Arti Mimpi Dikasih Cincin Sama Perempuan: Makna dan Tafsir Mendalam
3.456 Siswa di Kupang Dapat Makan Bergizi Gratis, Ada yang Dagingnya Tidak Ada
Cerita Alifudin Pastikan Ada Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat
Jadi Tersangka, Ini Alasan Bareskrim Polri Belum Tahan Kades Kohod Arsin
Timnas Indonesia U-20 Incar Kemenangan di Laga Terakhir Sebelum Cabut dari Piala Asia U-20 2025
Arti dari Mimpi Orang Meninggal: Tafsir dan Makna Tersembunyi
Langkah Tegas Pemkot Gorontalo Tutup Tempat Hiburan Malam Jelang Ramadan