Buruh hingga Pedagang Pasar Khawatir Kuota Impor Dimainkan Mafia

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menghapus kuota impor disambut positif kalangan buruh hingga pedagang pasar. Apalagi atas kekhawatiran kuota impor dijadikan sebagai lahan 'permainan' oknum-oknum tertentu.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat khawatir kuota impor yang diberikan pemerintah hanya digunakan oleh segelintir kalangan saja dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Kalau ditanyakan apakah kuota impor itu bisa jadi ada permainan, iya. Kalau saya bilang iya, pasti ada. Apalagi kalau itu hanya ditunjuk pihak-pihak tertentu tuh, yaudah itu makin kuat aja, makin kuat sekali terkait dengan permainannya, dan pasti itu ada entah itu kelompok tertentu untuk kelompoknya atau untuk pribadinya gitu ya," ungkap Mirah, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/4/2025).

"Saya pastikan ada itu. Tapi kalau bicara tentang pembuktiannya, ya pihak kepolisian lah yang membuktikan," ia menambahkan.

Dia sepakat jika tujuan penghapusan kuota impor untuk melawan pihak yang mempermainkan hak tersebut. Namun dia juga meminta ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah agar pasar lokal tak kebajiran produk dari luar negeri.

"Pengapusan kuota bisa melawan mafia-mafia impor? Kalau secara di atas kertas, iya bisa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana peraturan ditegakkan untuk kemudian sanksi yang memang harus ditegakkan juga. Itu yang paling penting, kemudian pengawasan," tuturnya.

Dia mengaca pada fenomena ketika Indonesia kebanjiran produk impor imbas diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu dinilai jadi musabab banyaknya produk impor ke Tanah Air, terutama sektor tekstil. Maka, diperlukan penguatan pengawasan oleh pemerintah.

"Saya berharap adanya pengawasan dan juga penegakan hukum yang kuat ketika memang ada pelanggaran terkait dengan impor-impor yang tidak sesuai atau impor yang ilegal," tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengapresiasi rencana penghapusan kuota impor. Dia menduga ada oknum yang mempermainkan jatah impor tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk penghapusan kuota impor. Karena betul rentan sekali terjadi KKN didalamnya ketika orang-orang tertentu yang bisa atau berhak melakukan importasi," kata dia kepada Liputan6.com.

Dia bilang, mafia kuota impor terdeteksi di sektor pangan. Sebagai contoh ada dalam impor bawang putih.

"Jadi kalau permainan tentu banyak. Mafia-mafia dalam tanda kutip di importasi ini sungguh meresahkan. Kita kasih contoh seperti impor bawang putih. Kita itu importir bawang putih terbesar 100 persen bahkan," kata dia.

Dia mengatakan, penghapusan kuota itu tidak melulu soal membuka seluas-luasnya kran impor ke Indonesia. Tapi, harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir.

"Sehingga perbaikan ini dimaknai untuk memperbaiki tata kelola pangan kita dari hulu kemudian ada jalur tengah, pendistribusian dan ada hilir. Ini yang harus diperbaiki tata kelola ini," ucapnya.

"Kalau kuota itu dibuka kemudian bebas, saya kira ini justru yang lebih sehat, namun kami berharap importasi itu dilakukan sebagai wujud atau sebagai solusi terakhir ketika produktivitas pangan ktia di dalam negeri tidak mencukupi baru itu bisa kita impor. Namun, jika terasa sudah cukup, bahkan surplus komoditas tertentu maka tidak perlu impor," Reynaldi menambahkan.