Kasus Transjakarta Pemicu Dishub DKI Paling Rendah Serap Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah dinas di Pemprov DKI, sepanjang tahun 2014 serapan anggarannya sangat rendah. Dari sekian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan yang paling sedikit menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Dishub itu tahun ini hanya menyerap anggaran sekitar 3,7 persen," kata Heru usai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan Transjakarta dan BKTB menjadi salah satu pemicu rendahnya anggaran yang terserap oleh Dishub DKI. Pasalnya, karena itu lah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pun mencoret anggaran pengadaan Transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014.

Dana itu awalnya akan digunakan untuk pembelian 3000 unit bus sedang dan 1000 unit bus transjakarta. Sehingga dari pos anggaran Dishub DKI sebesar Rp 4,12 triliun baru digunakan sekitar Rp 120 miliar.

"Mereka (Dishub DKI) lebih berhati-hati atau sebanyak mungkin tidak mengadakan lelang. Kemarin saat kasus penyalahgunaan anggaran transjakarta dan bus sedang tahun 2013, banyak pejabat juga yang dipanggil Kejagung untuk menjadi saksi, makanya mereka mungkin takut menyerap anggaran," kata Heru.

Satuan kerja lain yang juga penyerapan anggarannya rendah adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang baru mampu menyerap anggaran sebesar 7,7 persen. Sebab, terkendala oleh proses pembebasan lahan. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI juga baru dapat menyerap anggaran sebesar 9 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun.

"Banyak lelang di Dinas PU yang baru selesai Oktober ini. Banyak juga program Dinas PU yang menggunakan anggaran multiyears (jamak), jadi tidak terlaksana 100 persen," kata Heru. (Yus)