Pengamat: Semoga Islah KIH-KMP Tak Sekadar Transaksional

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih (KIH-KMP) resmi menggelar islah. Perdamaian 2 kubu itu pun diharapkan tak cuma transaksional.

"‎Sebaiknya perdamaian antara KIH dan KMP tidak bersifat transaksional, atau didasarkan pada pembagian jatah pimpinan AKD (alat kelengkapan DPR) semata," tutur pengamat dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia atau Sigma Imam Nasef kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

‎Imam menjelaskan, publik akan jauh lebih mengapresiasi bila perdamaian KIH dan KMP benar-benar dilandasi oleh kesadaran para wakil rakyat itu untuk lebih mengutamakan kepentingan konstituen. Ke depan, kerja-kerja DPR hendaknya dilandasi oleh semangat memperjuangkan kepentingan konstituen.

"Jangan terjebak pada eksklusivisme sempit," ucap dia.

Selain itu, sambung Imam, ‎sebenarnya baik KIH maupun KMP tidak perlu khawatir kalaupun mayoritas AKD dipimpin oleh salah satu kubu koalisi saja. Sebab kalau sampai jabatan AKD itu disalahgunakan atau hanya digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, maka rakyat tidak akan tinggal diam.

"Rakyat kita saat ini sudah melek politik, ditambah lagi semakin menguatnya civil society dan media, jadi jangan harap pimpinan AKD bisa sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya‎," tandas Imam.

Sebelumnya, dengan senyum lebar, politisi PDIP Pramono Anung berjabat tangan dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Di tengah keduanya adalah Ketua DPR Setya Novanto. Pimpinan DPR beserta perwakilan dari KMP maupun KIH pun tersenyum menyambut islah tersebut.

Keempat Wakil Ketua DPR hadir, yaitu Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fadli Zon (Partai Gerindra), dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional). Sementara perwakilan KIH adalah Pramono Anung dan Olly Dondokambey, sedangkan dari KMP diutus Idrus Marham selaku koordinator.

Islah politik KIH-KMP itu berlangsung di ruang kerja Ketua DPR Setya Novanto di lantai 3 Gedung Nusantara III, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin siang 10 November 2014 kemarin.(Ein)