Mensos Tegaskan Kesaktian Kartu Jokowi Berbeda di Tiap Daerah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui seluruh bantuan sosial masih memerlukan banyak perbaikan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 27 Nov 2014, 15:30 WIB
Diterbitkan 27 Nov 2014, 15:30 WIB
Serah Terima Jabatan Menteri Sosial
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan serah terima jabatan, Jakarta, Selasa (28/10/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui seluruh bantuan sosial masih memerlukan banyak perbaikan. Namun, ia menekankan, 'kartu sakti' yang jadi program Presiden Jokowi memiliki manfaat berbeda untuk masyarakat di tiap daerah.

"Kesaktian 'kartu sakti' antara satu daerah dan daerah lain itu berbeda," ujar Menteri Khofifah di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Salah satu yang disorot Khofifah adalah nilai bantuan yang diberikan. Sebagai contoh, program simpanan keluarga sejahtera yang nilainya Rp 200 ribu per bulan pasti berbeda efeknya antara satu daerah dengan daerah lain.

"Pasti berbeda nilainya bagi masyarakat yang berada di Papua dengan yang ada di Jawa Timur. Karena persoalan harga barang yang terpengaruh inflasi di tiap daerah," jelas dia.

Dirinya menegaskan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) bukan hanya sekedar ganti baju dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Ada tujuan yang ingin dicapai dari transformasi JKN ke KIS.

"Tadi ada pertanyaanya apa ini (KIS) cuma ganti casing," jelasnya.

Khofifah mengatakan bahwa yang menjadi sasaran KIS adalah kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh pemilik jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Terutama untuk masyarakat tidak mampu yang masuk daftar penerima bantuan iuran (PBI).

"Saya bilang, ini awal membangun kesetaraan perlakuan karena sering sekali kalau dilihat itu PBI, ia dibelakangkan," tutur dia.

Khofifah menjelaskan, saat ini Kementerian Sosial akan membagikan 4,52 juta KIS. Pemerintahan Jokowi-JK mengargetkan sebanyak 86,4 juta orang dalam daftar PBI yang ditanggung oleh negara sudah memegang KIS. Pada periode Juli-Desember 2015, mereka yang membayar sendri juga akan menggunakan jaminan sosial yang sama.

"Jadi KIS intinya kesetaraan. Nanti tidak teridentifikasi (lagi bedanya). Tidak akan ketahuan yang mana yang bayar sendiri, yang mana yang dibayari negara," ungkap Khofifah.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya