Di depan Ratusan Investor, Menkeu Pamer Kartu Sakti Jokowi

Presiden Jokowi telah meluncurkan program kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 26 Nov 2014, 10:36 WIB
Diterbitkan 26 Nov 2014, 10:36 WIB
Kala 'Kartu Sakti' Jokowi Dibagikan
Seorang warga menunjukkan tiga macam kartu yang telah didapatkannya di Jakarta, Senin (3/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program kartu sakti yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Di hadapan ratusan investor dalam acara Indonesian Investmen Forum 2014, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku program tersebut merupakan program andalan pertama pemerintah Kabinet Kerja dalam mencover masyarakat Indonesia melalu jaminan sosial.

‎"Sekali lagi, ini adalah kebijakan yang sangat bagus, selain ini memotong jalur penyaluran bantuan yang selama ini cukup panjang, hal itu juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat," kata Bambang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Dia juga menjelaskan dengan melalui kartu sakti tersebut, jaminan sosial masyarakat akan lebih ditingkatkan setelah dari sebelumnya ‎anggaran untuk hal itu masih sangat minim.

Adapun salah satu cara untuk meningkatlan jaminan sosial adalah dengan cara pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini menyita APBN.

"Kita akui, alokasi subsidi selama ini tidak tepat sasaran, selama ini anggaran untuk kesehatan itu hanya tidak lebih dari Rp 300 triliun, tapi subsidi BBM lebih dari Rp 700 triliun, ini yang akan kita alihkan ke yang lebih produktif," tegasnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2000 per liter untuk jenis Premium dan Solar. Dengan begitu, di tahun 2015 pemerintahan Jokowi mendapatkan penghematan subsidi sekitar Rp 100 triliun.

Dari total penghematan anggaran tersebut akan lebih digunakan untuk penjaminan sosial masyarakat Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan dan juga untuk pembangunan infrastruktur. (Yas/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya