Ketua DPD PD Bali: SBY Perintahkan Dukung Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Denpasar - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta menuturkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh kader partai mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Pak SBY perintahkan agar kita mendukung pemerintah sekarang (Jokowi)," kata Mudarta saat ditemui Liputan6.com di Kuta, Bali, Selasa (9/12/2014).

Tak hanya tingkat pusat, Mudarta mengaku SBY memerintahkan seluruh kader di daerah untuk mendukung pemerintahan saat ini. Meski begitu, lanjut dia, SBY meminta tetap mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK dengan sikap yang membangun.

"Gubernur, bupati/wali kota apa pun partainya wajib dukung (pemerintah Jokowi-JK)," kata Mudarta.

Ditanya Partai Demokrat yang berubah haluan yang sebelumnya mendukung Koalisi Merah Putih (KMP) dan kini beralih mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Mudarta menampiknya. Menurut dia, sejak awal Partai Demokrat memposisikan diri sebagai partai penyeimbang.

"Sejak awal Demokrat memang tidak tergabung dalam koalisi besar, baik KMP maupun KIH. Demokrat tetap penyeimbang," demikian Mudarta.

Hal ini sesuai dengan instruksi SBY yang sebelumnya diungkap dalam cuitannya, Minggu 16 November 2014. Sang Ketua Umum Partai Demokrat itu mengeluarkan instruksi untuk kader Demokrat, baik di DPR maupun yang menjadi pejabat daerah. Instruksi ini disebut sebagai Tiga Kewajiban bagi Partai Demokrat atau disingkat 3 Wajib PD.

"Para Gubernur, Bupati & Walikota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari PD wajib loyal kepada Presiden Jokowi," cuit SBY.

Karena sebagai Kepala Daerah, kata SBY, garis komando dalam pemerintahan adalah presiden, bukan kepada ketua umum partai.

"Kedua, PD wajib mendukung kebijakan Presiden & pemerintah yang tepat & sungguh bermanfaat bagi rakyat. Tidak 'waton suloyo'," lanjut dia.

Ketiga, kader PD wajib mengkritisi dan menolak kebijakan presiden dan pemerintah yang tidak tepat dan nyata-nyata tidak pro-rakyat. SBY meminta internal Demokrat agar etis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi-JK. (Ali/Ans)