Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mendukung sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menolak memberi grasi atau pengampunan kepada 64 terpidana mati kasus narkoba.
"Saya sepakat. Untuk narkoba tidak ada grasi-grasi," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Apabila vonis hukuman mati itu diberikan dalam rangka kepentingan nasional untuk memberantas korupsi, Desmond mengaku sangat setuju. Terutama kasus narkoba dan korupsi yang masuk dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.
Terkait kritikan vonis mati itu bentuk pelanggaran HAM, Desmon mempertanyakan ukuran HAM mana yang dilihat, apakah nasional atau internasional. Jangan sampai bangsa Indonesia terjebak hal-hal yang bersifat universal, sebab tidak semua pandangan internasional bisa diaplikasikan secara nasional.
"Saya sebagai anak bangsa lebih menginginkan ini. Kalau berbicara tentang universal terus, kita tidak pernah ada ketegasan. Kapan pembangunan karakter nasional kita jadi kutub? Kapan Indonesia jadi baik kalau kita selalu wacana internasional yang belum tentu cocok dengan sasaran nasional pembangunan kita," tegas dia.
Tak hanya tentang penolakan pemberian grasi terpidana mati kasus narkoba, Desmond juga memuji rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dan Kementerian Hukum dan HAM yang akan membentuk Pengadilan HAM ad hoc.
"Itu sesuatu yang luar biasa. Asal jangan pilih-pilih," ucap Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Desmond menambahkan, seluruh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan tanpa terkecuali. Mulai dari kasus penculikan 1965 hingga kasus kerusuhan 27 Juli 1998. Rencana pembentukan Pengadilan HAM ad hoc ini sesuatu yang positif apabila betul akan dilaksanakan.
"Tapi kalau disasarkan kepada kepentingan politik untuk menghabisi lawan politik, ini sesuatu yang menurut saya membikin luka baru bagi bangsa ini," imbuh Desmond. (Rmn/Ado)
Politisi Gerindra Ini Puji 2 Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mendukung rencana Wapres JK dan Kemenkum HAM yang akan membentuk Pengadilan HAM ad hoc.
Diperbarui 12 Des 2014, 02:32 WIBDiterbitkan 12 Des 2014, 02:32 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Puasa Syawal atau Qadha Ramadhan, Mana yang Harus Didahulukan?
Dedi Mulyadi Akan Undang Pakar Dari IPB Terkait Polemik Ahli Fungsi Lahan
Dermaga Rindu hingga Terapi Lumpur, Ribuan Pengunjung Padati Wisata Bahari Kejawanan Cirebon pada Libur Lebaran 2025
H+2 Lebaran, Taman Margasatwa Ragunan Dikunjungi 102.928 Orang
Resep Soto Bandung Daging Ayam yang Nikmat Disantap Bareng Keluarga Saat Libur Lebaran
Dapatkan Link Live Streaming Copa del Rey Atletico Madrid vs Barcelona, Mau Kick-off
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 3 April 2025
Momen Haru Keluarga Warga Binaan Bertemu Anaknya Lebaran Bersama di Rutan Kelas I Cirebon
Link Live Streaming Liga Inggris Liverpool vs Everton, Derby Merseyside Sebentar Lagi Tayang di Vidio
Gemar Sedekah tapi Tidak Sholat, Apakah Diterima? Ini Jawaban Buya Yahya
Puncak Arus Balik di Jabar Diprediksi 6 April, Pemudik Diminta Hindari Antrean di Rest Area
Anggota Polres Tasikmalaya Wafat Setelah Bertugas Menyiapkan PSU Pilkada Tasikmalaya