Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mendukung sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menolak memberi grasi atau pengampunan kepada 64 terpidana mati kasus narkoba.
"Saya sepakat. Untuk narkoba tidak ada grasi-grasi," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Apabila vonis hukuman mati itu diberikan dalam rangka kepentingan nasional untuk memberantas korupsi, Desmond mengaku sangat setuju. Terutama kasus narkoba dan korupsi yang masuk dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.
Terkait kritikan vonis mati itu bentuk pelanggaran HAM, Desmon mempertanyakan ukuran HAM mana yang dilihat, apakah nasional atau internasional. Jangan sampai bangsa Indonesia terjebak hal-hal yang bersifat universal, sebab tidak semua pandangan internasional bisa diaplikasikan secara nasional.
"Saya sebagai anak bangsa lebih menginginkan ini. Kalau berbicara tentang universal terus, kita tidak pernah ada ketegasan. Kapan pembangunan karakter nasional kita jadi kutub? Kapan Indonesia jadi baik kalau kita selalu wacana internasional yang belum tentu cocok dengan sasaran nasional pembangunan kita," tegas dia.
Tak hanya tentang penolakan pemberian grasi terpidana mati kasus narkoba, Desmond juga memuji rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dan Kementerian Hukum dan HAM yang akan membentuk Pengadilan HAM ad hoc.
"Itu sesuatu yang luar biasa. Asal jangan pilih-pilih," ucap Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Desmond menambahkan, seluruh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan tanpa terkecuali. Mulai dari kasus penculikan 1965 hingga kasus kerusuhan 27 Juli 1998. Rencana pembentukan Pengadilan HAM ad hoc ini sesuatu yang positif apabila betul akan dilaksanakan.
"Tapi kalau disasarkan kepada kepentingan politik untuk menghabisi lawan politik, ini sesuatu yang menurut saya membikin luka baru bagi bangsa ini," imbuh Desmond. (Rmn/Ado)
Politisi Gerindra Ini Puji 2 Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mendukung rencana Wapres JK dan Kemenkum HAM yang akan membentuk Pengadilan HAM ad hoc.
diperbarui 12 Des 2014, 02:32 WIBDiterbitkan 12 Des 2014, 02:32 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Tergerus Mobil Listrik China, Cuan Toyota Turun 26 Persen
3 Resep Dendeng Sosis Batokok yang Viral, Lauk Makan Penghabis Nasi
Angka Stunting di Banyuwangi Terus Turun, Ini Jurus yang Dilakukan
Jatuh Bangun Miliader Todd Graves Bangun Bisnis Ayam Goreng, Kini Omzet Capai Rp 78 Triliun
Bisnis Kripto Milik Standard Chartered Bidik Pendanaan Rp 788,5 Miliar
IHSG Jeblok di Tengah Kemenangan Trump, Begini Kata Bursa
Nikmati Sensasi Jogging Alami dan Segar, Simak Lokasinya Mudah Diakses dari Stasiun Bandung
Perubahan Musim? Ini 5 Strategi Ampuh untuk Rambut Sehat
8 November 1895: Wilhelm Roentgen Menemukan X-Ray
Nabi Muhammad Dituduh Zina, Gempa Laporkan Tiktokers Prof Dr Metatron ke Polda Jatim
Bunga Sempurna Adalah: Pengertian, Ciri, dan Contohnya
Kisah Keajaiban Ahmad, Santri 'Bodoh' yang Antar Sandal Mbah Kholil Bangkalan ke Makkah dalam Sekjap