Pengamat: Sebelum Reshuffle, Jokowi Harus Kuatkan Dulu 'Kakinya'

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Poltracking, Hanta Yuda menyatakan bahwa pada dasarnya reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, hal itu tidak terlepas dari kompromi politik yang harus dibangun sebaik mungkin dengan partai politik pendukung presiden.

Untuk itu menurut Hanta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang saat ini gencar diisukan akan merombak susunan kabinetnya diharapkan mampu menjalin komunikasi secara baik sebelum melakukan hal tersebut.

"Karena sistem kita presidensial, kapan pun presien mau reshuffle boleh. Tetapi sering saya katakan faktanya harus ada lobi parpol. Dan ini sulit dihindari," ujar Hanta Yuda di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Tak hanya itu lanjut pengamat lulusan Fisipol Universitas Gadjah Mada tersebut, sebelum merombak kabinet, Jokowi harus lebih dulu memperhatikan secara serius kepentingan dari calon menteri yang akan dijadikan pembantunya. Menteri tidak boleh memiliki kepentingan selain menjalankan program kerja presiden.

"(Sebelum reshuffle) Jokowi harus kuatkan dulu kakinya. Salah satunya itu agar jangan menterinya nanti tidak loyal atau memiliki dualisme atau triolisme. Tapi harus loyal kepada presiden," tukas penulis buku bertajuk Presidensialisme Setengah Hati.

Dan selanjutnya, untuk kapasitas kerja terang Hanta, para menteri tersebut juga harus meyakini dan membuat presiden percaya atas kemampuannya menjalankan program kerja.

"Menurut saya ada perbaikan jelas, itu ditentukan Presiden (Jokowi) punya kemampuan memenuhi janji kampanye, Nawacita. Dibantu dengan confidence (kepercayaan diri)," pungkas Hanta Yuda. (Ans/Ein)