Liputan6.com, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku siap diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu jika melaui penyelidikan atau hak angket DPRD DKI memang terbukti dirinya melakukan pemalsuan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.
"Saya sudah siap dipecat (jadi Gubernur DKI)," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Namun, Ahok mengatakan dirinya tak melanggar aturan manapun, termasuk aturan tentang pengajuan draft APBD 2015, karena menggunakan istem e-budgeting. Tidak benar tudingan DPRD DKI telah melanggar aturan sebab karena mengirimkan draft APBD yang berbeda dengan yang disetujui dewan.
"Makanya kalau saya melanggar undang-undang, ya sudah. Kan sudah ada hak angket, laporin ke MA (Mahkamah Agung), ya dipecat, ya ding, kan saya sudah siap dipecat."
"Tapi apa yang dilanggar? Saya nyelamatin uang kok," sambung Ahok.
Dia mengatakan, apabila dirinya memang memikirkan jabatannya, maka sejak awal dia memasukkan Rp 12,1 triliun dalam e-budgeting sesuai permintaan DPRD. Namun kenyataan, anggota dewan ternyata salah kaprah tentang dirinya. Dia justru lebih memilih mempermasalahkan anggaran tersebut daripada mencari 'aman'.
"Kalau kemarin, saya baik hati mau masukin Rp 12,1 triliun dalam e-budgeting kami, nggak ada ribut-ribut hari ini sebenarnya. Cuma mungkin DPRD nggak pernah mikir, kirain saya itu gila jabatan. Saya mau ribut apa saja, asal duit tidak dicuri," tegas Ahok.
"Kalau saya disumpah jadi gubernur tidak mengamankan duit untuk rakyat, untuk apa saya jadi gubernur? Saya lebih baik disingkirin jadi gubernur, tapi seluruh rakyat Indonesia menilai sendiri masuk akal nggak UPS Rp 6 miliar?" tanya Ahok.
DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyetujui usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait APBD DKI 2015. Dalam penyampaian usulan, Ketua Tim Pengusul hak angket DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan menyatakan, 106 anggota dewan atau 100% telah menandatangani dan bersedia melaksanakan hak angket.
Dalam usulan, Fahmi mengatakan alasan utama dibentuknya hak angket, yakni Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 yang diserahkan pada Kemendagri berbeda dengan apa yang telah disepakati.
"Sehubungan dengan pelanggaran serius dari gubernur terkait Raperda APBD 2015 yang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri bukan usulan bersama. Kami anggap gubernur melakukan contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen)," kata Fahmi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 26 Februari 2015. (Rmn/Mut)
Ahok: Saya Sudah Siap Dipecat Jadi Gubernur DKI
Ahok mengatakan, jika dirinya memang memikirkan jabatan, sejak awal dia memasukkan Rp 12,1 triliun dalam e-budgeting sesuai permintaan DPRD.
Diperbarui 27 Feb 2015, 16:34 WIBDiterbitkan 27 Feb 2015, 16:34 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ketahui Efek Kimia Berbahaya di Kosmetik Ilegal, Alergi hingga Merusak Ginjal
Top 3: Prediksi Zodiak 22 April 2025, Virgo hingga Sagitarius
5 Model Anting Emas Simple Elegan, Tampil Cantik di Setiap Momen
Rupiah Tergelincir ke 16.861 per Dolar AS Hari Ini 23 April 2025, Ada Apa?
Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran BLT UMKM Rp 5 Juta
Google Tawarkan Akses Gratis Gemini Advanced untuk Mahasiswa dan Pelajar, Ini Syaratnya
Merger BUMN di Tangan Danantara, Erick Thohir: Kasih Mereka Waktu
Yuki Kato Gelar Pesta Ultah Bertema Y2K dan Film Romcom, Para Tamu Bergaya Fesyen Tahun 2000an
Liga Italia Ubah Jadwal Pekan 34 Termasuk Inter vs Roma untuk Hormati Pemakaman Paus Fransiskus
QRIS Disorot Amerika Serikat, Berikut Tanggapan BI
Sofa Favorit Ungkap Kepribadian, Rumah Jadi Nyaman Diisi Barang Kesukaan
Monty Tiwa Hadirkan Kembali Film Mendadak Dangdut, Anggap Sebagai Karya yang Personal