Pj Gubernur Sultra Andap Rekomendasikan Realokasi Anggaran Rudin Gubernur ke Rumah Rakyat Tak Layak Huni

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto merekomendasikan sejumlah hal dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Hal itu disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin (25/9/2023).

Perubahan paling perioritas yakni terkait perumahan yang layak bagi masyarakat. Andap melakukan realokasi anggaran pembiayaan pembangunan rumah dinas Gubernur Sulawesi Tenggara ke pembiayaan rumah tidak layak huni masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Andap melalui keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Dia mengatakan, perubahan belanja daerah pada postur APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan guna percepatan pencapaian target.

Juga, lanjut Andap, pembangunan nasional, khususnya sesuai arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

"Mohon dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan agar program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2023," ucap dia.

Andap menjelaskan, selain realokasi anggaran pembangunan rumah dinas, rekomendasi lainnya yang bersifat fisik difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas. Di mana, kata dia, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Seperti di bidang kesehatan dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," ucap dia.

"Yang juga akan kita upayakan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan," sambung Andap.

Terkait bidang pendidikan, lanjut dia, difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik bangunan sekolah, maupun infrastruktur penunjang, seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional," kata Andap.

Selain itu, Andap juga melakukan analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur Provinsi, yakni difokuskan pada infrastruktur yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota, yang akan diupayakan pula mendapatkan dukungan pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Memohon bantuan analisis mendalam oleh institusi berwenang terhadap penggunaan dana dengan skema pinjaman untuk infrastruktur kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara," beber dia.

Sementara itu, rekomendasi yang bersifat non fisik juga difokuskan pada sejumlah hal. Antara lain, kata Andap, kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, terutama untuk penerima JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data dari Kabupaten/Kota.

"Karenanya dilakukan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kesehatan dari seluruh Kabupaten/Kota dan dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPJS Kabupaten/Kota," terang Andap.

Selain itu, lanjut dia, bantuan pembiayaan bagi UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

"Dengan melakukan kajian dan tambahan insentif bagi Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pengajar dan Pendidik yang berstatus Non-PNS dan Kontrak, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara, yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," ucap Andap.

Rekomendasi lain, lanjut dia, yakni peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran Badan Riset Daerah yang bersinergi dengan civitas akademika.

"Tujuannya untuk melanjutkan Program Data Desa Presisi yang telah dimulai di Kabupaten Kolaka Utara, kajian atas arsip dan manuskrip kuno di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diajukan sebagai memori kolektif bangsa dan ingatan kolektif bangsa dengan meminta bantuan kepada Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional, termasuk terkait Kesusastraan Islam," papar dia.

Andap menyebut, rekomendasi lainnya yakni penyusunan dokumen perencanaan dan desain, serta kajian lingkungan untuk pembangunan fisik. Lalu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Presisi yang akan diupayakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Serta kajian penyesuaian-penyesuaian belanja dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Nasional, terutama arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan yang telah diatur penggunaannya.

"Saya memahami, bahwa fokus dan prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan yang saya rekomendasikan bukanlah hal yang mudah untuk dituangkan dalam Raperda Perubahan APBD 2023. Namun, saya percaya dengan komitmen kita bersama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, yang juga merupakan konstituen para wakil rakyat, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Setidaknya, dapat menjadi salah satu pijakan orientasi dalam APBD Murni 2024," pungkas Andap.