Menteri Tedjo: Golkar-PPP Harus Berdamai, Kalau Tidak...

Liputan6.com, Jakarta Konflik kepengurusan Partai Golkar dan PPP belum usai. Menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2015, kedua partai diminta segera berdamai.

"Konflik kepengurusan di dua parpol itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, di kalangan bawah akan terjadi kericuhan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno di sela Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2015 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2016).

Menurut Tedjo, langkah terbaik untuk mengakhiri konflik di internal Golkar dan PPP adalah berdamai. Bila harus melalui jalur hukum, maka pihak yang bersengketa harus mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Semangatnya adalah islah (damai). Hanya itu saja yang bisa menyelesaikan. Aturannya demikian, tidak bisa mengikuti (pilkada) apabila masih terjadi perselisihan internal," jelas Tedjo.

Mengenai potensi kisruh setelah ada putusan terhadap Golkar dan PPP yang bersengketa itu, Tedjo menjamin pemerintah mempersiapkan antisipasinya. Dalam situasi tertentu, pemerintah bisa mengintervensi keamanan bila situasi cukup genting.

"Tetap semua mempersiapkan keamanan. Bisa intervensi. Karena ini kan kepentingan-kepentingan tadi disampaikan bukan lagi institusi, tapi kepentingan perorangan. Individu ini lah yang nanti akan membuat situasi tambah ramai. Itu saja. Jadi semangatnya akan diselesaikan agar parpol yang masih berselisih segera menyelesaikan dengan islah," ucap Tedjo. (Sss)