Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. RUU ini menggantikan RUU atas perubahan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyimpanan Keuangan Pusat dan Daerah yang nantinya akan dimasukkan ke Prolegnas berikutnya.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa mengatakan, revisi Undang-undang KPK itu bisa dicabut dari Prolegnas dengan dua cara. Pertama pemerintah harus rapat dengan Komisi III DPR.
"‎Pemerintah harus rapat dengan Komisi III DPR, bikin catatan tidak setuju, baru dipertimbangkan mencabut dari Prolegnas," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Setelah itu, lanjut politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, proses pencabutan revisi UU KPK harus disahkan melalui rapat paripurna DPR.
Kemudian cara kedua bagi Jokowi jika ingin menolak dan mencabut revisi Undang-Undang KPK dari Prolegnas. Yaitu melalui Amanat Presiden (Ampres).
"Itu terserah Presiden. Lain lagi urusannya," tandas Desmond.
Presiden Jokowi sebelumnya tegas menolak revisi UU KPK. Namun, DPR tetap membawa rencana itu ke dalam rapat paripurna pada Selasa 23 Mei 2015 hingga resmi dimasukkan dalam prioritas Prolegnas 2015.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK justru menilai revisi Undang-Undang KPK diperlukan agar KPK ke depan bisa lebih baik.
JK menilai, selama 13 tahun undang-undang ter‎sebut belum pernah tersentuh. Ia juga mengatakan bila Undang-Undang Dasar 1945 bisa diamandemen, maka produk hukum di bawahnya tentu bisa diubah.
"‎UUD saja diamandemen kok. Masa UU KPK, apabila dibutuhkan ya direvisi. Ini kan sudah 13 tahun tentu banyak perkembangan-perkembangan," tegas JK, Senin 22 Juni lalu.
"‎UUD saja diamandemen. Yang tidak boleh diamandemen itu cuma Al-Quran, Hadist, Injil. Itu saja‎," tambah dia.
JK juga berpendapat upaya revisi UU KPK bukan untuk mengurangi kewenangan KPK. Menurut dia, suatu kewenangan harus dibatasi.
"Yang terpenting itu KPK tanggung jawabnya bagaimana mengukurnya, kan bukan berarti KPK punya kekuasaan yang tidak ada batasnya, kan harus ada batasannya juga," tandas JK. (Ali/Mut)
2 Syarat Revisi UU KPK Bisa Dicabut dari Prolegnas
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa menilai ada2 cara RUU KPK bisa dicabut dari Prolegnas.
diperbarui 25 Jun 2015, 15:27 WIBDiterbitkan 25 Jun 2015, 15:27 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Harga Kripto Hari Ini 8 November 2024: Bitcoin Cs Masih Kompak Menguat
Total Ada 103 Ribu Petugas KPPS Dikerahkan di Pilkada Jakarta 2024
Soft Spoken Adalah: Memahami Gaya Komunikasi yang Lembut dan Memikat
7 Resep Ayam Goreng Ungkep Tradisional yang Gurih dan Meresap Sampai Tulang
eSIM HYFE Paket Internet Tanpa Batas untuk Perempuan Aktif dan Produktif
5 Karakteristik yang Membuat Seseorang Sulit Meraih Kebahagiaan
Tidak Harus 99, Ini Cara Baca Asmaul Husna untuk Terkabulnya Hajat Kata Ustadz Adi Hidayat
Harga Minyak Dunia Menguat di Tengah Sentimen Produksi hingga Geopolitik
Top 3 News: Zarof Ricar Akui Uang Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg Hasil Urus Perkara
6 Fakta Menarik Gunung Singa Soreang, Salah Satu Fosil Gunung Api Purba di Bandung
Sinopsis Film Thriller 47 Meters Down Uncaged di Vidio, Kisah Survival Dari Ancaman Hiu
Antropologi Hukum Adalah: Kajian Interdisipliner Hukum dan Budaya