Ahok Tak Tahu Anggaran Rp 805 Juta untuk Pembuatan Naskah Pidato

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran pembuatan naskah Gubernur DKI Jakarta tengah disorot. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2016, anggota dewan menemukan besarnya dana yang dianggarkan untuk pembuatan naskah gubernur, yakni Rp 805 juta.

Sementara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak mengetahui soal kemunculan dana pembuatan naskah tersebut. Pria yang karib disapa Ahok itu mengaku ingin memeriksa lebih dulu mata anggaran tersebut.

"Saya enggak tahu. Itu total mungkin semua. Kita akan cek," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurut Ahok, dana itu seharusnya sudah dipotong karena sudah ada sistem yang berbeda. Sehingga tidak butuh dana sebesar itu untuk membuat naskah pidato gubernur.

"Kita akan cek, harusnya sudah dipangkas. Dulu kan bayar orang luar, sekarang kita enggak. Makanya kita mau tahu itu naskahnya siapa, bayarnya kemana," ucap Ahok.

Saat dikonfirmasi, Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLH) Muhammad Mawardi mengaku berencana mempekerjakan ‎14 pegawai yang khusus mengurus naskah sambutan gubernur. Sebanyak 7 di antaranya adalah pekerja harian lepas (PHL) dengan gaji upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,7 juta rupiah.

"7 Orang PHL untuk pencari data. Untuk menulis sambutan gubernur kan harus ada tim pencari data isi naskah pidato itu," ujar Mawardi.

Tak hanya gaji, anggaran untuk makan para PHL juga masuk di dalamnya. Hanya saja, Mawardi tidak menyebutkan nominal biaya makan PHL.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berencana mempekerjakan 4 tenaga ahli hanya untuk menyusun naskah pidato gubernur. Masing-masing tenaga ahli tersebut akan dibayar dengan gaji sekitar Rp 5 juta.

‎"Keempat tenaga ahli yang menulis naskah pidato itu masing-masing untuk bidang pembangunan, pemerintahan dan ekonomi," tutur Mawardi.

Mawardi menuturkan, jajarannya juga akan merekrut 3 operator dengan gaji Rp 4,3 juta per bulan. Tapi, pekerjaan operator tidak dijelaskan secara rinci. (Ndy/Mut)