Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, DPR seharusnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Asap terkait darurat asap di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan. Pembentukan Pansus Asap tak lepas dari lambatnya pemerintah dalam menangani kabut asap.
"Permasalahan kabut asap terhitung sudah hampir 3 bulan menyiksa masyarakat di Sumatera dan Kalimantan yang hingga kini belum dapat diselesaikan pemerintah. Untuk itu DPR harusnya segera membentuk Pansus Asap," ujar Andre, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Kata Andre, Pansus Asap itu nantinya untuk menyelidiki kelemahan, kelalaian serta lambannya pemerintah dalam menangani kabut asap ini. Apalagi, di mata Andre, darurat asap lebih penting ketimbang DPR ribut revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Karena sudah menewaskan 9 orang rakyat Indonesia, Pansus Asap ini terbilang jauh lebih penting untuk DPR daripada sekadar merevisi UU KPK, karena menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup masyarakat di 6 propinsi," ujar mantan Juru Bicara Prabowo Subianto saat Pemilu Presiden 2014 ini.
Andre mengatakan, lambannya pemerintah dalam menangani asap terlihat dari rapat sejumlah menteri di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Koordinasi antarmenteri itu baru dilakukan setelah 3 bulan kabut asap menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan.
"Sudah 3 bulan masyarakat terzalimi, menderita dan banyak protes, baru dilakukan penanganan oleh pemerintah," ucap dia.
Menurut Andre, seharusnya pemerintah sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai kabut asap ini. Apalagi, di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengeluarkan rekomendasi penanganan kabut asap.
"Seharusnya kan dari awal pemerintah sudah ada rekomendasi. Di akhir pemerintahan SBY itu UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) kan sudah memberikan rekomendasi. Pemerintah sekarang tinggal melaksanakannya saja rekomendasi itu, sehingga bisa diantisipasi dari awal kabut asap ini," kata Andre. (Ron/Ali)
Wasekjen Gerindra: Pansus Asap Lebih Penting dari Revisi UU KPK
Menurut Andre, seharusnya pemerintah sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai kabut asap ini.
Diperbarui 12 Okt 2015, 20:21 WIBDiterbitkan 12 Okt 2015, 20:21 WIB
Anggota TNI memadamkan api di perkebunan kelapa sawit di Desa Padamaran, Ogan Komering Ilir , Sumatera Selatan, Sabtu (12/9/2015). Kebakaran lahan menyebabkan kabut asap di sejumlah wilayah dan mengganggu jadwal penerbangan. (REUTERS/Beawiharta)... Selengkapnya
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Wasit Berusia 34 Tahun dari Tajikistan Akan Memimpin Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain di SUGBK
Memahami Arti Indikator: Definisi, Jenis, dan Fungsinya
Dari Bank Mandiri hingga Telkom, Ini 7 Perusahaan Awal BUMN yang Bakal Dikelola Danantara
Aset Danantara Rp 14.680 Triliun, Tantangan Besar Pemerintah Cegah Korupsi
Tanpa Dibilas Air Dulu, Begini Cara Mudah Menghilangkan Lapisan Lilin pada Anggur
Memahami Arti Record dan Penggunaannya dalam Berbagai Konteks
Kecelakaan Maut di Sungai Segeti Kabupaten Pelalawan, Kapolda Minta Perusahaan Bertanggung Jawab
Ciri-ciri Ovulasi Berlangsung: Panduan Lengkap untuk Mengenali Masa Subur
Polisi Thailand dan Kamboja Bebaskan 215 Warga Asing di Pusat Online Scam
IHSG Terkoreksi di Tengah Peluncuran Danantara
Bhinneka Tunggal Ika Memiliki Arti Penting bagi Persatuan Indonesia
Bakal Kelola Rp14.000 Triliun Lebih Aset BUMN, Segini Kekayaan Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara