Jokowi Minta TNI-Polri Jamin Perlindungan Warga Aceh Singkil

Liputan6.com, Jakarta - Bentrokan antar-warga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Akibat kejadian ini, seorang warga tewas dan 4 lainnya luka-luka. Diduga bentrokan dipicu karena pembakaran rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah.

Terkait peristiwa ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti agar segera mengambil langkah cepat untuk menghentikan kekerasan.

"Presiden sudah melakukan pembicaraan dan memerintahkan untuk memberi jaminan perlindungan bagi setiap warga negara, untuk menjaga kerukunan bersama. Pembicaraan disampaikan langsung Presiden melalui telepon pada sore hari ini pukul 18.00," ujar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Selasa (13/10/2015).

Presiden juga meminta agar bentrok antar-warga itu tidak menyebar ke daerah lain. Karena itu, pencegahan dan penanganan yang baik harus dilakukan secepat mungkin.

"Ini jangan sampai merembet kemana-mana dan bisa diselesaikan dengan baik dan adil, begitu pesan yang disampaikan presiden," ucap Ari.
‎
Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, berharap konflik tersebut agar segera dihetikan dan tidak terjadi berkepanjangan. Karena itu, dia memerintahkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk berangkat ke Aceh besok, untuk mengatasi bentrokan.

"‎Saya sudah bicara dengan Gubernur Aceh. Hari ini Kapolda ke sana, besok Panglima TNI ke sana. Memang ada kesalahpahaman. Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh pejabat di situ, Panglima TNI, Gubernur, Kapolda Aceh sudah ke sana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

JK juga mendapatkan laporan adanya 1 korban yang terkena luka tembak airgun atau senapan angin. Informasi tersebut didapatkan dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Terkait bentrokan tersebut, JK meminta masyarakat untuk menenangkan diri. Indonesia termasuk negara toleran, sehingga isu SARA jangan sampai menjadi persoalan.

"Ya semua masalah SARA harus diselesaikan dengan baik, adil, sesuai aturan supaya jangan timbul masalah‎," tandas Jusuf Kalla. (Rmn/Dms)