Fahri Hamzah: Jokowi Harus Hapus Anggaran Tak Jelas di RAPBN 2016

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar Presiden Jokowi menghapus pos-pos anggaran yang tidak jelas di Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Bila pos tidak jelas tersebut dibiarkan, lanjut Fahri, maka akan mengganggu perekonomian Indonesia di masa mendatang. Salahsatunya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini.

"Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum jelas. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong negara kita ini berapa," kata Fahri saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (28/10/2015).

"Karena, kalau kita belum tahu pemasukan negara ini berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar. Nanti bagaimana kalau uangnya tidak ada kan nanti bisa kacau perekonomian," ‎tambah dia.

Sekretaris Koordinator Harian Koalisi Merah Putih (KMP) ini menegaskan, rakyat yang sengsara bila penyusunan APBN kacau. Karena gejalanya sudah terasa, diantaranya dengan subsidi listrik dan subsidi BBM yang dicabut pemerintah.‎

Fahri juga mengkritisi cara pemerintah dalam menyusun anggaran. Sebab pemasukan dari tahun lalu belum dilaporkan tuntas. Ia mencontohkan laporan Agustus lalu, pendapat pajak berdasarkan Dirjen Pajak baru tercapai 46 persen dari total Rp 1.500 triliun.

"Uang belum clear tapi ada alokasi yang tidak dijanjikan di kampanye. Misalnya alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN. Sedangkan yang dijanjikan malah tidak dipenuhi misalnya, dana desa," papar politisi PKS ini.

Menurut Fahri, sebaiknya uang tersebut lebih baik dilimpahkan pada alokasi dana desa. Sebab, Jokowi pernah menjanjikan Rp 1,4 miliar per desa.

"Waktu kampanye janji Rp 1,4 miliar per desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa dana PMN tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," tandas Fahri. (Dms/Mut)