PKS Puji Sikap PDIP, Tetap di Luar Pemerintahan Meski Prabowo dan Mega Sudah Bertemu

Liputan6.com, Jakarta Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengapresiasi sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tetap memilih berada di luar pemerintahan meski telah ditemui Presiden Prabowo Subianto. 

"Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDIP, bu Mega khususnya menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan," kata Mardani, aaat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025). 

Dengan begitu, kata Mardani, azas DPR sebagai pengawas eksekutif atau pemerintah bisa berjalan. 

"Kita bisa kembali kepada asas yang menjadi kontrol adalah DPR, karena fungsi pengawasan ada di DPR," ujarnya. 

Namun, Mardani menyebut, jika silaturahmi memang bagus dilakukan apalagi antar sesama tokoh bangsa. "Silaturahmi bagus, apalagi lebaran kan. Kalau elitnya rukun, warganya tenang," tutur dia. 

Terlebih juga Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang tak mudah. Oleh karena itu, dia menilai pertemuan antar tokoh bangsa penting dilakukan. 

"Kita hadapi tantangan nerat loh, bukan cuma Donald Trump yang kita di politik internasional gini, we live in the room with two elephants, one elephant is going crazy gitu. Cina sama Amerika, karena Amerika nya ada going crazy, jadi berbahaya. Belum climate change," ungkapnya. 

"Belum tadi ya, tensi politik yang kian banyak dialami kita, dan kita ini sekarang ini masuk tahun ke-70 konferensi Asia-Afrika ini. Kita para parlemen akan memperingati," pungkas Mardani. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, jika PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan meski Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (masih berada di luar pemerintahan)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.  

Dia mengatakan, PDIP bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan. Akan tetapi menurutnya posisi PDIP tetap berada di luar koalisi.  

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," imbuhnya.