Indonesia Tegaskan Komitmen Penurunan Emisi 29 Persen

Liputan6.com, Paris - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi.

Indonesia, kata Jokowi, akan menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 mendatang.

"Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen dibawah business as usual pada tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional," ucap  Presiden Joko Widodo dalam pidato Pernyataan Kepala Negara pada Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC di Paris, Prancis, Senin sore, 30 November 2015 waktu Paris.

Berpidato dalam Bahasa Indonesia, Jokowi menyatakan, upaya penurunan emisi itu akan dilakukan lewat beberapa langkah. Di bidang energi misalnya, ia menyatakan akan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif.

Sebagai penggantinya, pemerintah akan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari total konsumsi energi nasional pada 2025.

"Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional tahun 2025 dan pengolahan sampah menjadi sumber energi," ujar Presiden.

Di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, Jokowi menyebut penurunan emisi akan dilaksanakan melalui penerapan one map policy, menetapkan moratorium dan peninjauan kembali izin pemanfaatan lahan gambut.

"Pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari," ucap Presiden Jokowi.
 
Sedangkan di bidang maritim, penurunan emisi dilakukan dengan mengatasi perikanan ilegal dan memberikan perlindungan keanekaragaman hayati laut. "Dan upaya ini melibatkan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat," imbuh dia.

Presiden kembali menegaskan sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut ialah sebagai bagian dari solusi. Ia menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan.

"Saya hadir di sini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP 21," ucap Presiden Jokowi.

Indonesia, sambung dia, memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena 2/3 wilayah terdiri dari laut dan memiliki 17 ribu pulau. Banyak di antara pulau-pulau itu termasuk pulau-pulau kecil.

"60% penduduk tinggal di pesisir dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim," imbuh Presiden.

Presiden juga sempat menyinggung kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda Indonesia, beberapa waktu lalu. Jokowi menyalahkan El Nino sebagai faktor yang mempersulit penanggulangan kebakaran itu walau bisa teratasi belakangan ini.

"El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan rencananya untuk membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai langkah preventif kebakaran lahan gambut. Tentunya, upaya itu diiringi penegakan hukum yang tegas.

Presiden Jokowi berharap kesepakatan Paris mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Selain itu, kesepakatan harus bersifat mengikat, berlaku untuk jangka panjang, dan ambisius, tapi tidak menghambat pembangunan negara berkembang.

"Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju," tekan Jokowi.

Kontribusi itu ditunjukkan dalam mobilisasi pendanaan 100 miliar dolar Amerika hingga 2020 dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Pendanaan itu harus diiringi dengan transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas.

"Transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas," ujar Presiden Jokowi.

Sebagai penutup, Jokowi menyampaikan agar seluruh peserta konferensi menjadi bagian dari solusi masa depan. "Menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita. Menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka," tukas Jokowi. (Din/Dms)