Isu Reshuffle Jilid II Dinilai Buat Kegaduhan Baru Politik

Wacana reshuffle kabinet jilid II ini pun dinilai tak perlu dibahas lagi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 09 Jan 2016, 04:08 WIB
Diterbitkan 09 Jan 2016, 04:08 WIB
20150812-Jokowi Pecat Sekaligus Lantik Menteri Baru-Jakarta
Presiden Jokowi memimpin pelantikan lima menteri baru dan satu Sekretaris Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Presiden Jokowi me-reshuffle sejumlah menteri Kabinet Kerja sekaligus melantik menteri baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (Amar), Herfan Nurmansa, menilai isu atau wacana reshuffle kabinet jilid II hanya menimbulkan kegaduhan baru politik yang ke depannya tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sebab, menurut Herfan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, reshuffle kabinet ini semuanya hanya untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Pemerintah ini hanya memunculkan kegaduhan saja. Siapa yang di-reshuffle, semuanya disetir dan selama ini yang kami dapat semuanya menghadap ke Teuku Umar," ucap Herfan Nurmansa ‎dalam diskusi publik bertema "Jokowi vs JK dalam Isu Reshuffle Jilid II" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Januari 2016.

Menurut dia, wacana reshuffle kabinet jilid II ini tidak perlu dibahas lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghentikan saling menyalahkan antara elite di pemerintahan dan parlemen.

Apalagi perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk PDIP sebagai parpol utama pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. "Sudah cukuplah waktu diskusi. Sebetulnya PDIP adalah pengusung JK juga," ujar Herfan.

Apabila reshuffle‎ kabinet jilid II ini dilakukan dalam waktu dekat. Menurut dia, hal ini hanya sikap transaksional pemerintah dan bukan untuk kepentingan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menyejahterakan rakyat. Namun hal ini hanya untuk kepentingan para elite politik, terutama kepentingan PDIP.

"Intinya masih harus untuk NKRI, jangan semuanya serba transaksional," kata Herfan.

Menurut Herfan, sikap pihaknya ini sebagai bentuk hanya ingin mengingatkan Jokowi agar tidak 'disetir' oleh kepentingan pragmatis semata. Jokowi harus patuh dan mendengar aspirasi masyarakat.

Sebab, rakyat-lah yang telah memilih Jokowi sebagai presiden ke-7 RI ini. "Kami mewakili dari kaum minoritas dan saya hanya ingatkan itu. Saya mohon wakili kaum muda-muda, hargailah kita semua," ujar Herfan.

Tanggapan PDIP

Menanggapi isu tersebut, politikus PDIP Masinton Pasaribu menepis apa yang diutakan Herfan. Bahkan, menurut dia, PDIP sendiri tidak tahu apakah benar akan ada reshuffle jilid II atau tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"PDIP saja tidak tahu, apa akan ada reshuffle dan kapan," ucap Masinton dalam diskusi tersebut.

Anggota Komisi III DPR ini memastikan Jokowi dalam memilih para menterinya termasuk reshuffle sesuai kebutuhannya dalam bidangnya masing-masing. Bahkan, kata dia, menteri siapa yang akan kena reshuffle‎, PDIP tidak mengetahuinya.

"‎Yang pasti Presiden (Jokowi) memegang data-datanya sendiri, lengkap untuk memilih para menterinya," ujar dia.

Namun demikian, Masinton menilai terdapat beberapa pembantu presiden yang benar-benar bekerja untuk rakyat atau untuk kepentingannya sendiri setelah masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini melewati masa 1 tahunnya.

"Dalam 1 tahun 2 bulan ini jelas kelihatan mana yang bekerja tulus atau untuk memperbesar pundi-pundinya," Masinton menandaskan.**

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya