Hasto PDIP: Koalisi di Parlemen Bukan untuk Elite Kekuasaan

Liputan6.com, Bandung - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, koalisi di parlemen tanpa sikap kenegarawanan hanya melahirkan anomali dalam demokrasi. Karena itu praktik demokrasi hendaknya sesuai dengan kehendak masyarakat.

"Peta koalisi di Parlemen seharusnya mengukuhkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, demokrasi untuk elite kekuasaan," kata Hasto di Bandung, Senin (15/2/2016).

Hasto mengatakan, fungsi partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu semata. Namun juga menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan politik yang mengedepankan pembangunan peradaban.

"Bagi PDIP, politik yang membangun peradaban itu adalah politik yang berpihak, dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya," ucap dia.

Secara agregat, lanjut dia, politik yang membangun peradaban itu ialah dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Hasto mengatakan, watak koalisi yang lebih didorong oleh tuntutan elektoral jauh lebih dominan, dibandingkan koalisi atas dasar ideologi, kesejarahan, dan platform politik partai. Dengan gambaran koalisi elektoral seperti ini dikhawatirkan akan mereduksi upaya institusionalisasi Partai Politik.

"Perubahan koalisi partai politik pada watak ideologis hanya terjadi jika diberikan insentif bagi partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik, dan agregasi kepentingan rakyat. Insentif ini berupa penataan sistem pemilu yang memperkuat 'Party ID'," tambah Hasto.

Menurut Hasto, peta koalisi kini lebih didominasi oleh kepentingan elektoral untuk kekuasaan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan kekuasaan, partai mendapatkan daya leverage untuk sumber daya.