TNI Diduga Intimidasi Warga KaliJodo, Ini Kata Pangdam Jaya

Teddy menjelaskan, pihaknya memang mendukung penuh Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 17 Feb 2016, 13:31 WIB
Diterbitkan 17 Feb 2016, 13:31 WIB
20160217-Jelang KTT OKI, Ahok Sambangi Makodam Jaya-Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) bersama Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana saat apel gabungan di Makodam Jaya, Rabu (17/2/2016). Apel bentuk kesiapan pengamanan KTT OKI, Maret mendatang. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta -Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membantah dugaan intimidasi yang diduga dilakukan jajarannya di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Tidak ada prajurit yang mengintimidasi dan atau melakukan upaya apapun, sebelum ada perintah menertibkan dan menutup kawasan prostitusi tersebut.

"Kok intimidasi melulu, bagaimana ada tentara mengintimidasi? Enggak ya. Enggak ada itu tindakan intimidasi," ujar Teddy, usai memimpin upacara gabungan di Markas Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).‎

Teddy menjelaskan, pihaknya memang mendukung penuh Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo. Namun, hingga kini belum ada keputusan kapan tepatnya kawasan hiburan malam tersebut dilakukan penertiban.

‎"Nanti ‎kita ikut membantu penertiban untuk jalur-jalur hijau," kata dia.‎

Menurut Teddy, Kodam Jaya telah menyiapkan 4 satuan setingkat kompi (SSK) atau berjumlah sekitar 400 prajurit, yang siap menertibkan kawasan yang berlokasi di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu.

Sementara, Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi mengatakan turut mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta, yang berniat menertibkan Kalijodo. Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari penertiban Ibu Kota yang memang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, kalau Ibu Kota tertib, ini (DKI) sebagai barometer, bisa tertib. Jadi, Jakarta ini Ibu Kota harus tertib. Yang namanya tidak tertib‎ akan kita tertibkan dari segala hal. Yang tidak tertib akan kita kita dukung langkah Pak Gubernur," pungkas Edy.

Puluhan warga Kalijodo melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya. Mereka melapor karena diduga kedatangan aparat keamanan bersenjata lengkap, yang dinilai sebagai bentuk intimidasi kepada warga Kalijodo.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya