Boy Sadikin Mundur dari DPD, PDIP Beri Kesempatan Berpikir

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta Boy Bernardi Sadikin atau lebih akrab disapa Boy Sadikin, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Pengunduran diri ini lantaran Boy Sadikin disebut-sebut 'ngambek', akibat pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menyatakan jika maju lagi bersama PDIP, akan tetap menggandeng Djarot Saeful Hidayat.

Terkait mundurnya anak kandung mantan Gubernur DKI Ali Sadikin itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto malah seperti menyindir.

"Untuk jadi pemimpin harus siap menghadapi seluruh dinamika politik yang ada. Itulah watak dan karakter pemimpin akan diukur," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu 27 Februari malam.

Kendati, menurut Hasto, pengajuan mundurnya Boy Sadikin dari jabatannya belum resmi. Pria berkacamata itu diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali.

"Kami masih memberikan kesempatan kepada beliau untuk memikirkan kembali terhadap keputusan tersebut. Karena bagi kami, dalam memimpin partai tidak ada kata mundur," tutur Hasto.

Boy Sadikin sebelumnya sempat disebut-sebut untuk mendampingi Ahok saat Joko Widodo menjadi presiden. Namun, yang terpilih justru Djarot atau yang kini menjabat wakil gubernur DKI Jakarta.

PDIP Dukung Djarot?

Terkait nasib Djarot yang disebut-sebut bakal mendampingi Ahok pada Pilkada DKI 2017, Hasto menyebutkan, dalam peraturan PDIP sudah diatur jelas bagaimana syarat incumbent atau petahana.

"Bahwa dalam peraturan kami, bagi mereka yang menjabat, itu mendapatkan prioritas untuk dicalonkan kembali. Apabila keputusan politik yang diambil memang mampu mengangkat harkat martabat wong cilik itu, mampu mengantisipasi permasalahan rakyat yang dipimpinnya, maka mendapatkan prioritas kembali," tegas dia.

Namun, semua keputusan tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Karena itu terkait gubernur, peraturan partai kami, Ibu Megawati yang mengambil keputusan. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta objektif tentang keinginan masyarakat DKI untuk kami sampaikan ke Megawati, dan beliaulah yang memutuskan," pungkas Hasto.