Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait Abu Sayyaf Sandera WNI

Pemerintah terus mengupayakan penyelamatan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 31 Mar 2016, 16:18 WIB
Diterbitkan 31 Mar 2016, 16:18 WIB
20151201-Presiden Jokowi-FF
Presiden Jokowi saat memberikan pidato di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (2/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mengupayakan penyelamatan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Bahkan, Presiden Jokowi turun tangan untuk melancarkan proses tersebut.

Setelah tawaran bantuan militer Indonesia ditolak Filipina, Jokowi langsung melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III.

"‎Lagi ada pembicaraan antara presiden kita dan presiden mereka," kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menyampaikan, Presiden Jokowi memanggil dirinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo membahas keselamatan 10 WNI.

Sutiyoso juga sempat mengutarakan kekecewaannya atas penolakan Filipina terkait bantuan militer Indonesia. Sebab, militer Filipina belum bisa menyelamatkan 6 warga negaranya yang juga disandera Abu Sayyaf.

"Kalau pasukan kita itu sangat qualified (mumpuni) ya," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dari informasi intelijen, diketahui tidak hanya WNI saja yang jadi sandera. Terdapat pula 11 WNA dari berbagai negara yang jadi sandera.

"‎Menurut informasi intelijen Filipina itu sudah ada 11 warga asing, 6 berasal dari Filipina, lalu 2 itu dari Kanada, 1Belanda, 1 Italia, dan ada Norwegia juga," tutur Yos.

Ia juga menambahkan, keberadaan para sandera telah diketahui. Ia menjelaskan mereka tidak berada dalam 1 lokasi, tapi tidak dalam jarak yang jauh.

Namun, pemerintah Indonesia belum bisa mengambil sikap karena sandera berada di juridiksi negara lain.‎

"Pemerintah lagi merancang beberapa opsi lah ya. tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana keamanan para sandera ini paling kita utamakan. Karena ini adalah di negara orang lain tentu harus ada proses," tandas Sutiyoso. ‎

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya