Sepakat Stop Perselisihan, PPP Gelar Muktamar di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh eksponen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersepakat menghentikan perselisihan dan melakukan islah dengan menggelar Muktamar. Wakil Ketua Umum PPP hasil Mukatamar Bandung Emron Pangkapi mengatakan, sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak yang herselisih telah dilakukan sedikitnya 25 kali, baik kubu Surabaya maupun Jakarta sepakat PPP kembali ke titik nol.

"PPP akan kembali ke titik nol. Islah seutuhnya sudah disepakati hanya melalui Muktamar," kata Emron di Pulau Dua, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016).

Emron mengatakan, Muktamar yang akan datang adalah Muktamar VIII untuk Islah. Acara akan digelar pada 8-11 April 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur dengan tema 'Satu PPP Untuk Indonesia yang Mandiri, Berdaulat dan Berkepribadian'.

Muktamar akan dilaksanakan di bawah kendali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung sesuai dengan Pendapat Hukum Mahkamah Partai Nomor 002/PH/MP-DPP.PPP/1/2016 Tentang Pelaksanaan Muktamar Islah.

"Muktamar VIII untuk islah akan dihadiri seluruh pihak yang selama ini berbeda pendapat. Namun sama-sama berada dalam Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung," ujar Emron.

Dari hasil pertemuan itu pun diputuskan struktur kepanitian muktamar VIII, dengan komposisi Ketua Steering Comite (SC) Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Zainut Tauhid, Sekretaris SC M Arwani Thomafi, Wakil Sekretaris SC Fernita Darwis dan beberapa anggota seperti Taman Achda, Syahrial Agamas.

Sedangkan untuk Ketua Organizing Comite (OC), ‎Ermalena Muslim, Wakil Ketua OC Ahmad Farial Sekretaris OC Mansyur Kardi, Wakil Sekretris OC Syafrudin Anhar, Bendahara Mahmud Yunus dan Wakil Bendahara M Iqbal.

Emron menjelaskan, peserta Muktamar VIII ini berjumlah 1.641 orang. Di mana total peserta itu terdiri dari, 379 peserta DPP, 93 peserta DPW yang berasal dari 68 peserta DPW dan 29 perimbangan Fraksi PPP DPRD Provinsi.

"Kemudian 1.169 peserta DPC yang terdiri dari 1.012 DPC dan 157 perimbangan fraksi PPP DPRD Kabupaten dan kota," Emron menandaskan.