Ketua DPR: Publik Ingin Menteri Jokowi-JK Tidak Gaduh

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin turut menyoroti adanya perang argumen yang terjadi antarmenteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menurut pria yang biasa disapa Akom tersebut, semestinya perbedaan pendapat yang terjadi tidak diungkap ke publik. ‎
‎
"Publik maunya tidak gaduh, ke DPR saya yang emang harusnya tugasnya harus gaduh, dikritik masyarakat. Karena parlemen itu kan harus banyak bicara, tapi kalau perdebatan nggak apa-apa dong. Dan masyarakat inginnya pemerintah kompak-kompak," ujar Akom saat berbincang dengan Liputan6.com,  SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 31 Maret 2016.

Dia menilai ada beberapa menteri yang dianggapnya membuat kegaduhan. Salah satunya disebut Akom, yaitu Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Menurut dia, sebagai kementerian koordinator, Rizal harusnya mampu menyelaraskan program-program pemerintah dan bukan justru mengumbar perang argumen ke publik.

"Beberapa kementerian perlu diselaraskan, kementerian di bidang kemaritiman, Pak Rizal (Rizal Ramli).  Jadi yang enggak enak itu enggak usah diperlihatkan ke publik, yang penting produk dari kerja kementeriannya, koordinasinya harus berjalan baik, sehingga nanti kebijakannya juga enak untuk rakyat," ucap Akom.

Kendati kegaduhan terjadi pada para pembantu Presiden, Akom tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Publik, menurutnya juga mempunyai tanggung jawab untuk memberi masukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Saya nilai beliau (Jokowi) ikhlas pimpin republik ini, beliau kerja untuk kepentingan republik ini, dan saya lihat semuanya dilakukan sistematis. Kalau soal kekompakkan, ya di kabinet, itu bukan kerjaan beliau saja, masyarakat juga harus beri solusi agar kekompakan terjadi, antar satu menteri dengan menteri lain, ini soal koordinasi. Tidak mungkin semua hal dapat diselesaikan sendiri," Ade Komaruddin menandaskan.

Saling Serang

Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.

Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.
‎