Ketua DPR: Menteri Kabinet Kerja Harus Kompak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin menyayangkan kegaduhan di antara beberapa menteri Kabinet Kerja. Apalagi peristiwa ini terulang 2 kali.

"Kami sangat menyayangkan yang mana hal itu tidak perlu terjadi, untuk mensukseskan sebuah program adalah kekompakan. Jadi kalau kita kompak segala sesuatu akan bisa diselesaikan dengan baik," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.

Pria yang karib disapa Akom itu mengatakan, kalau para menteri tidak kompak maka tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah disusun oleh Presiden Joko Widodo.

"Apalagi program-program yang sekarang ini menjadi perdebatan. Yang menjadi perdebatan itu program yang sangat strategis dan sangat penting sehingga memerlukan kekompakan," ujar Akom.

Politikus Partai Golkar itu berharap agar kekompakan di antara para menteri Kabinet Kerja dapat segera diwujudkan bersama-sama. Akom mengatakan, soal Blok Masela memang seharusnya pemerintah punya pilihan terlebih dahulu.

"Seharusnya pemerintah punya opsi dulu, kemudian parlemen akan memberikan tanggapan atas opsi yang dilakukan pemerintah itu," tandas Akom.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid merasa prihatin dengan Jokowi yang dulu telah meminta agar para menterinya tidak gaduh.

"Harusnya Pak Jokowi terus mengimbau dan memanggil para menteri yang gaduh untuk duduk bersama bareng dengan beliau, maunya apa sih karena sudah 2 kali diperingatkan kok masih begitu juga," ujar Hidayat.

Politikus PKS itu juga berujar, kegaduhan justru bisa membuat menteri lain tidak nyaman bekerja dan tidak baik untuk kewibawaan Jokowi.

"Jokowi tidak boleh hanya mengimbau tapi memanggil kedua menteri atau siapa saja (yang gaduh) kemudian duduk bersama. Ini tidak hanya terkait Blok Masela, tapi juga terkait yang lainnya," papar Hidayat.

Soal Menteri Sudirman Said dan Rizal Ramli, Hidayat menilai memang sebaiknya memanggil kedua menteri tersebut kemudian bicarakan apa yang harus dilakukan agar memiliki persepsi yang sama.

"Dari sisi kebijakan harusnya yang disampaikan pemerintah itu adalah sesuatu yang sudah disepakati tentang apakah nanti di DPR setuju atau tidak itu lain hal, tapi pemerintah harus satu kata (soal Blok Masela) baru nanti DPR membahas untuk menyetujui atau tidak," ujar Politikus PKS itu.

Saling Serang

Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.

Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Terakhir, polemik antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta agar Direksi Garuda Indonesia diganti karena mengalami delay, dan mendapatkan perlakuan mengecewakan.

Tak lama setelah pernyataan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir melalui media sosial dengan mengatakan bahwa saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.