Liputan6.com, Jakarta Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. Banyak pernyataan kontroversial yang diucapkan Fahri selama dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, baru kali ini partai dakwah tersebut benar-benar marah pada Fahri.
Lalu ucapan apa yang dilontarkan Fahri sehingga berujung pada pemecatannya?
Presiden PKS Sohibul Iman membeberkan sejumlah "dosa"Â Fahri. Ia dianggap tak sejalan dengan partainya. Hal itu dicantumkan dalam situs resmi di pks.or.id. Pertama, Fahri menyebut "rada-rada beloon"Â untuk para anggota DPR RI.
"Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari FH (Fahri Hamzah) diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan," kata Sohibul dalam situs resmi PKS seperti dikutip Liputan6.com, Senin (4/4/2016).
Kemudian, Fahri juga mengatasnamakan DPR yang telah sepakat membubarkan KPK serta pasang badan untuk tujuh proyek DPR RI yang bukan merupakan arahan pimpinan partai.
Selanjutnya, kata Sohibul, Wakil Ketua Majelis Syuro menyampaikan penegasan tentang apa yang disampaikan Ketua Majelis Syuro bahwa karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung kepatutan, kesantunan, dan kesopanan, penting diperhatikan oleh pejabat publik. Apalagi yang berasal dari partai Islam.
Baca Juga
"Bila dikaitkan dengan dakwah, tentu memahami karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia merupakan kunci penting keberhasilan dalam berkomunikasi kepada publik," ujar Sohibul.
Sudah Diperingatkan
Advertisement
Sohibul mengatakan sebenarnya ia sudah mewanti-wanti anggota di DPR, terutama Ketua Fraksi Jazuli Juwani dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar bertindak sesuai dengan keputusan partai.
Kata Sohibul, seperti lazimnya kepemimpinan baru, hal pertama yang dilakukan pemimpin PKS periode 2015-2020, yang dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015, adalah melakukan konsolidasi internal. Misalnya melalui penyamaan arah, visi, strategi, dan pola pengelolaan partai ke depan.
Konsolidasi ini, kata dia, dimaksudkan agar seluruh potensi partai yang sangat beragam baik kader, struktur, pejabat publik, dan sebagainya dapat disinergikan guna mencapai tujuan partai secara optimal.
Di antara potensi-potensi partai tersebut, kata dia, Fraksi PKS DPR RI memiliki posisi penting karena berperan sebagai etalase partai yang menjadi cerminan wajah dan kebijakan-kebijakan partai di ranah publik.
Apalagi PKS saat ini tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sehingga keberadaan kader-kader PKS di DPR RI memiliki peran sentral sebagai kader PKS di ranah publik.
Oleh karena itu, kata dia, pemimpin PKS memberikan perhatian khusus kepada Fraksi PKS. Karena itu dalam bulan pertama masa tugasnya, pemimpin PKS melakukan briefing kepada Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Keduanya dilakukan pada waktu yang berbeda.
Pengarahan kepada Fahri Hamzah, kata dia, dilakukan pada 1 September 2015 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar jam 15.30 tersebut, hadir tiga anggota DPTP, yaitu Ketua Majelis Syuro (KMS), Wakil Ketua Majelis Syuro (WKMS), dan Presiden PKS.
Dalam pertemuan tersebut, tutur Sohibul, KMS menyampaikan arahan kepada Fahri bahwa sebagai partai kader dan partai dakwah, PKS ingin benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunannya.
Untuk itu KMS meminta agar Fahri menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut dan senantiasa melakukan syuro serta mengindahkan arahan partai. Terutama dalam menyampaikan pendapat ke publik, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi partai.
"Apalagi posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS," kata Sohibul.