Transmigrasi di Perbatasan Mampu Dongkrak Perekonomian Nasional

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Marwan Jafar mengatakan, program transmigrasi memiliki peluang besar untuk mengangkat keterisolasian daerah terpencil. Tidak hanya itu, kawasan transmigrasi juga berpeluang menjadi pusat ekonomi baru.

“Daerah perbatasan yang dijadikan kawasan transmigrasi ini seharusnya tidak dianggap sebagai sebuah tantangan. Ini justru menjadi peluang kita, untuk bisa kita kembangkan bersama-sama. Di sana potensi alamnya sangat tinggi, tinggal bagaimana kita mengelolanya saja,” ujar Marwan Jafar dalam keterangan tertulisnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/4).

Keberhasilan memanfaatkan peluang tersebut menurutnya, dapat meniru keberhasilan Mamuju dan Tanjung Selor yang telah berhasil menjadi ibukota provinsi. Pasalnya, transmigrasi bukanlah semata-mata program untuk memindahkan penduduk, melainkan diiringi oleh potensi wilayah dan basis skill yang memadai.

“Pada hakikatnya, transmigrasi mencerminkan daerah-daerah yang produktif, yang awalnya terisolasi menjadi lebih hidup. Karena daerah transmigrasi itu sudah kita pilih, dan kita pastikan dulu potensi ekonominya. Para transmigran juga terlebih dulu kita seleksi dan kita kita beri pelatihan sebelum diberangkatkan,” ujarnya.

Marwan mengatakan, keseriusan pemerintah dalam memberdayakan kawasan transmigrasi telah berhasil melahirkan daerah-daerah maju. Buktinya, transmigrasi telah berhasil membentuk 104 Ibukota Kabupaten pemekaran. Tidak hanya itu, transmigrasi juga telah berhasil membentuk 3.003 desa.

“Hingga kini telah dibangun 3.608 satuan permukiman (SP) transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi, yang diantaranya telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru berupa 1.183 desa definitif, 385 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks satuan permukiman transmigrasi mendukung terbentuknya ibu kota kabupaten, serta dua ibu kota provinsi,” urainya.

Menteri Marwan mengatakan, fokus pemerintah dalam mengutamakan wilayah perbatasan sebagai sasaran transmigrasi adalah demi menguatkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Wilayah ini menurutnya, sangat rentan terhadap pengrongrongan tapal batas wilayah.

“Harus diingat ya, transmigrasi bukan upaya urbanisasi terselubung, melainkan upaya untuk pemerataan pembangunan daerah. Ini juga upaya untuk membangun dan menghidupkan kembali ruh NKRI,” tegasnya.

Pasalnya, dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut, aktifitas sosial ekonomi menjadi semakin hidup dengan tersedianya peluang usaha dan kesempatan kerja yang menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

"Berkembangnya kawasan baru itu pada gilirannya juga membuka peluang-peluang usaha, sampai saat ini sudah terbentuk 10.368 wirausaha transmigrasi mandiri ini tergabung dalam 22 Himpunan Wirausaha Transmigrasi. Kondisi tersebut justru tentu lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Marwan meyakini, wilayah perbatasan akan menjadi beranda NKRI yang dapat memberikan kehidupan baru bagi masyarakat melalui program Transmigrasi. “Saya yakin, kondisi yang sama juga akan terjadi di wilayah perbatasan nantinya. Semua orang disana akan merasakan kehidupan yang baru dengan tingkat aktivitas perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat,” ujarnya.

(Adv)