Mengungkap Penyebab Konflik Poso, Analisis Mendalam Konflik Berkepanjangan di Sulawesi Tengah

Liputan6.com, Jakarta Konflik Poso merupakan salah satu konflik berkepanjangan paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, konflik ini menewaskan ratusan orang dan menghancurkan ribuan rumah serta fasilitas umum di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Meski telah berakhir secara resmi dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001, dampak konflik ini masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian.

Untuk memahami akar permasalahan yang kompleks di balik konflik Poso, kita perlu menganalisis berbagai faktor penyebab yang saling terkait. Artikel ini akan mengupas tuntas penyebab-penyebab utama konflik Poso, mulai dari ketegangan etnis dan agama, persaingan politik, ketimpangan ekonomi, hingga faktor-faktor eksternal yang turut memperkeruh situasi.

Untuk memahami akar konflik Poso, kita perlu terlebih dahulu melihat kondisi demografis dan sosial di Kabupaten Poso sebelum pecahnya kerusuhan:

• Kabupaten Poso merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayahnya mencakup area seluas 29.923,88 km2 atau sekitar 44% dari luas daratan Sulawesi Tengah.
• Secara tradisional, penduduk asli Poso yang tinggal di dataran tinggi mayoritas beragama Kristen Protestan. Sementara penduduk di daerah pesisir dan perkotaan mayoritas beragama Islam.
• Sejak era Orde Baru, Poso menjadi salah satu tujuan program transmigrasi pemerintah. Banyak pendatang dari Jawa, Lombok, dan Bali yang mayoritas beragama Islam atau Hindu bermigrasi ke Poso.
• Selain transmigran, banyak pula pendatang dari Sulawesi Selatan (terutama etnis Bugis) dan Gorontalo yang umumnya beragama Islam.
• Akibatnya, komposisi penduduk Poso mengalami perubahan signifikan. Pada akhir 1990-an, penduduk Muslim mencapai sekitar 60% dari total populasi Poso.

Perubahan demografi ini menciptakan ketegangan laten antara penduduk asli dan pendatang, terutama terkait persaingan ekonomi dan politik. Penduduk asli Kristen merasa terancam dengan meningkatnya dominasi pendatang Muslim dalam berbagai sektor kehidupan.

Ketimpangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang menjadi salah satu akar utama konflik Poso:

• Para pendatang, terutama etnis Bugis, umumnya lebih sukses dalam bidang perdagangan dan bisnis. Mereka mendominasi pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat ekonomi di Poso.
• Sementara itu, banyak penduduk asli Kristen merasa terpinggirkan secara ekonomi. Mereka kesulitan bersaing dengan para pendatang yang lebih agresif dalam berbisnis.
• Terjadi peralihan kepemilikan lahan dari penduduk asli kepada para pendatang. Banyak petani lokal terpaksa menjual tanahnya karena terlilit hutang atau tergiur tawaran harga tinggi.
• Program transmigrasi juga dianggap menguntungkan para pendatang. Mereka mendapat lahan dan bantuan dari pemerintah, sementara penduduk asli merasa diabaikan.
• Kesenjangan ekonomi ini memicu kecemburuan sosial yang semakin lama semakin memuncak. Penduduk asli merasa menjadi "tuan rumah yang tersingkir di negeri sendiri".

Ketimpangan ekonomi ini menjadi bahan bakar yang mudah tersulut ketika konflik terbuka akhirnya pecah. Sentimen anti-pendatang yang telah lama terpendam akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan komunal.

Faktor politik memegang peranan krusial dalam eskalasi konflik Poso. Persaingan kekuasaan antara elite politik lokal menjadi katalis yang mempercepat pecahnya kerusuhan terbuka:

• Sejak era Orde Baru, jabatan-jabatan penting di pemerintahan Kabupaten Poso didominasi oleh elite Kristen. Namun seiring perubahan demografi, elite Muslim mulai menuntut pembagian kekuasaan yang lebih proporsional.
• Menjelang Pemilihan Bupati Poso tahun 1998, terjadi persaingan sengit antara calon-calon dari kubu Kristen dan Muslim. Masing-masing pihak berusaha memobilisasi dukungan berbasis identitas agama.
• Ketegangan memuncak ketika beredar isu bahwa jika calon Muslim tidak terpilih, akan terjadi kerusuhan. Sebaliknya, pendukung calon Kristen juga menyebarkan propaganda anti-Muslim.
• Para elite politik lokal memanfaatkan sentimen agama untuk kepentingan elektoral mereka. Isu-isu sensitif seperti dominasi ekonomi pendatang Muslim dieksploitasi untuk memancing emosi massa.
• Kekalahan calon-calon dari salah satu pihak dalam pemilihan jabatan strategis (seperti Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda) sering memicu kekecewaan yang berujung pada mobilisasi massa.

Politisasi identitas agama oleh para elite lokal ini menjadi pemicu langsung pecahnya kerusuhan Poso. Ketika terjadi insiden kecil antar pemuda berbeda agama pada Desember 1998, api konflik yang telah lama membara akhirnya menyala terbuka.

Konflik Poso dapat dibagi menjadi tiga fase utama:

Fase I: Desember 1998

• 24 Desember 1998: Terjadi perkelahian antara pemuda Kristen dan Muslim di Poso. Insiden ini memicu kerusuhan yang lebih luas.
• 27 Desember 1998: Kelompok-kelompok bersenjata dari kedua pihak mulai berdatangan ke Poso. Bentrokan semakin meluas.

Fase II: April 2000

• 15-17 April 2000: Kerusuhan kembali pecah, dipicu oleh persaingan politik menjelang pemilihan pejabat daerah. Rumah-rumah warga Kristen dibakar.
• Ribuan warga mengungsi ke luar Poso.

Fase III: Mei-Juni 2000

• 23 Mei 2000: Kelompok bersenjata Kristen menyerang beberapa desa Muslim. Terjadi pembantaian di Pesantren Walisongo yang menewaskan puluhan santri.
• 28 Mei - Juni 2000: Serangan balasan dari pihak Muslim. Kekerasan meluas ke seluruh Kabupaten Poso.

Konflik terus berlanjut hingga akhir 2001 dalam bentuk serangan-serangan sporadis dari kedua pihak. Baru pada 20 Desember 2001, konflik secara resmi berakhir dengan penandatanganan Deklarasi Malino.

Selain faktor-faktor internal, terdapat pula pengaruh eksternal yang turut memperparah konflik Poso:

• Pasca reformasi 1998, muncul berbagai kelompok milisi berbasis agama di Indonesia. Beberapa di antaranya terlibat dalam konflik Poso, baik dari pihak Muslim maupun Kristen.
• Laskar Jihad, kelompok militan Islam yang sebelumnya terlibat dalam konflik Maluku, mengirimkan pasukan ke Poso pada pertengahan 2001. Kehadiran mereka memperparah eskalasi kekerasan.
• Dari pihak Kristen, muncul kelompok-kelompok seperti Pasukan Kelelawar Hitam yang diduga mendapat dukungan dari luar Poso.
• Beredar pula isu keterlibatan oknum aparat keamanan yang memihak salah satu kubu. Hal ini semakin memperumit penanganan konflik.
• Media massa nasional yang memberitakan konflik Poso secara tidak berimbang turut mempengaruhi persepsi publik dan memancing reaksi dari kelompok-kelompok di luar Poso.

Intervensi pihak luar ini semakin memperkeruh situasi dan memperpanjang durasi konflik. Motivasi mereka beragam, mulai dari solidaritas keagamaan hingga kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Meski telah berakhir secara resmi, konflik Poso meninggalkan dampak jangka panjang yang masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian:

• Trauma psikologis yang mendalam, terutama bagi para korban dan saksi mata kekerasan. Banyak warga mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) yang membutuhkan penanganan khusus.
• Segregasi pemukiman berdasarkan agama. Pasca konflik, banyak warga memilih tinggal di wilayah yang mayoritas seagama demi alasan keamanan. Hal ini menghambat proses rekonsiliasi.
• Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik dalam skala besar. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali rumah-rumah, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas lainnya yang hancur.
• Kemunduran ekonomi akibat lumpuhnya aktivitas perdagangan dan investasi selama konflik. Banyak pengusaha yang memilih meninggalkan Poso, sehingga menghambat pemulihan ekonomi pasca konflik.
• Munculnya kelompok-kelompok radikal baru yang memanfaatkan situasi pasca konflik untuk merekrut anggota. Beberapa pelaku teror yang ditangkap di tahun-tahun berikutnya ternyata memiliki kaitan dengan konflik Poso.

Dampak-dampak ini menunjukkan betapa destruktifnya konflik komunal semacam ini. Diperlukan upaya jangka panjang dan komprehensif untuk benar-benar memulihkan Poso dari trauma konflik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaian di Poso:

• Penandatanganan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Perjanjian damai ini difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan tokoh-tokoh dari kedua pihak yang bertikai.
• Pengiriman pasukan keamanan dalam jumlah besar untuk meredam kekerasan. Operasi-operasi khusus digelar untuk melucuti kelompok-kelompok bersenjata.
• Program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik. Pemerintah pusat mengucurkan dana khusus untuk membangun kembali Poso.
• Pembentukan forum-forum dialog lintas agama untuk membangun kembali kepercayaan antar komunitas. Tokoh-tokoh agama berperan penting dalam upaya rekonsiliasi ini.
• Program-program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi akar konflik. Bantuan modal dan pelatihan diberikan kepada kelompok-kelompok rentan.
• Penanganan khusus bagi para pengungsi, termasuk program pemulangan dan pemberian kompensasi bagi mereka yang kehilangan harta benda.

Meski demikian, proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik Poso bukanlah hal yang mudah dan cepat. Diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk benar-benar mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Konflik Poso memberikan beberapa pelajaran penting bagi penanganan konflik komunal di Indonesia:

• Pentingnya pengelolaan keberagaman. Indonesia sebagai negara majemuk harus memiliki strategi yang tepat dalam mengelola perbedaan etnis, agama, dan budaya agar tidak menjadi sumber konflik.
• Bahaya politisasi identitas. Para elite politik harus menghindari eksploitasi sentimen SARA demi kepentingan elektoral jangka pendek, karena dapat memicu konflik yang destruktif.
• Perlunya pemerataan pembangunan. Ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat harus diatasi untuk mencegah kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik.
• Pentingnya deteksi dini dan pencegahan konflik. Pemerintah dan masyarakat harus peka terhadap potensi-potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum konflik meletus.
• Peran penting dialog dan komunikasi antar komunitas. Forum-forum dialog lintas agama dan budaya harus terus diperkuat sebagai sarana membangun saling pengertian.
• Penegakan hukum yang adil. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak memihak dalam menangani pelaku-pelaku kekerasan, terlepas dari latar belakang mereka.

Pembelajaran ini harus terus digali dan diimplementasikan agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan, baik di Poso maupun di daerah lain di Indonesia.

Konflik Poso merupakan salah satu episode kelam dalam sejarah Indonesia modern yang memberikan pelajaran berharga tentang bahaya laten konflik komunal. Akar permasalahannya yang kompleks - mulai dari ketegangan etnis-agama, ketimpangan ekonomi, hingga persaingan politik - menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan keberagaman yang bijak di negara majemuk seperti Indonesia.

Meski telah berlalu lebih dari dua dekade, dampak konflik Poso masih terasa hingga kini. Proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik membutuhkan waktu panjang dan upaya dari berbagai pihak. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi terciptanya tatanan sosial yang lebih kokoh dan berkeadilan di Poso khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Pelajaran utama dari konflik Poso adalah bahwa perdamaian dan persatuan bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Diperlukan kerja keras dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dalam keberagaman. Hanya dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam perbedaan dapat benar-benar terwujud.