Penyebab Serapan APBD DKI Masih 0 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Michael Rolandi membantah penyerapan DKI masih 0 persen berdasarkan data Kemendagri.

Menurut Michael, data tersebut tidak benar. Menurut dia hal tersebut terjadi lantaran Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) belum memasukkan (input) data tersebut ke sistem monitoring dan evaluasi (Sismontev) DKI.

"Itu kesalahan teknis saja gara-gara staf Bappeda belum menginput data penyerapan terakhir ke Sismontev DKI. Makanya, Kemendagri terima data penyerapan 0%," ujar Michael di Balai Kota DKI, Senin (25/4/2016).

Berdasarkan data BPKAD DKI, total penyerapan belanja Pemprov DKI per 22 April 2016 mencapai Rp8,03 triliun atau sekitar 13,86%.

"Realisasi terbanyak itu untuk belanja tak langsung sekitar Rp5,63 triliun atau 22,04%," beber dia.

Selain itu, lanjut Michael,  BPKAD DKI bertugas mengumpulkan data belanja dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Baru setelah itu data tersebut di-input ke sistem oleh Bappeda DKI.

"Perkara input saja. Link yang ditarik oleh Kemendagri dan Sekretaris Negara tidak update. Kalau dimasukkan ya angkanya seperti sekarang sudah Rp8,03%," kata Michael.

Diketahui, total APBD DKI 2016 mencapai Rp67,1 triliun. Penambahan nilai APBD DKI 2016 ini paling besar didapat dari dana perimbangan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru.