Sandera Pulang, Tebusan Terbilang

Liputan6.com, Jakarta - Kabar tentang dibebaskannya 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina sudah terbaca pada Minggu siang, 1 Mei 2016. Seperti dilansir laman The Star, Kepala Polisi Sulu Superintenden Wilfredo Cayat mengonfirmasi kebebasan itu, namun belum bisa memberikan detail.

"Kami telah diinformasikan oleh seseorang tak dikenal bahwa Abu Sayyaf telah membebaskan 10 WNI di depan rumah Gubernur Sulu, Abusakur Toto Tan," kata Cayat.

"Mereka telah dibawa ke dalam rumah dan diberi makan. Gubernur Tan lantas menelpon saya kalau 10 WNI itu telah dibebaskan. Kami kini mempersiapkan membawa ke 10 orang itu ke Zamboanga dan menyerahkan kepada kantor Konsulat RI," lanjut Cayat.

Sumber Kepolisian Filipina juga mengatakan pihak perusahaan pemilik armada di mana para sandera bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) telah memberikan sejumlah uang tebusan seperti yang diminta Abu Sayyaf.

"Mereka harusnya dibebaskan pada Jumat atau Sabtu kemarin di kota Luuk, namun rupanya baru hari ini," kata sumber itu kepada Inquirer.

Kabar ini pun seolah mendapatkan kepastian ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bergegas memasuki Istana Bogor untuk menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Minggu petang.

"Untuk mendapatkan informasi pembebasan 10 ABK WNI, sore ini Ibu Menlu akan melaporkan kepada Presiden di Istana Kepresidenan Bogor," ujar Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Bey Machmudin.

Benar saja, dalam keterangan pers di Istana Bogor petang itu, Jokowi memastikan bahwa 10 ABK WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf itu sudah dibebaskan dan dalam kondisi baik.

"Akhirnya 10 ABK WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. 10 WNI warga negara kita tersebut dalam keadaan baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia," ujar Jokowi.

Tak lupa Presiden mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu pembebasan 10 WNI tersebut. Dia mengatakan, banyak pihak yang terlibat membantu pembebasan ini.

"Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebaaan ini, baik yang formal maupun yang informal," ucap Jokowi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang turut mendampingi Jokowi menyambut baik pembebasan itu. "Presiden Jokowi mengutamakan keselamatan para sandera. Itu adalah kata kunci," kata dia.

Gatot menambahkan, pembebasan 10 WNI tersebut sukses berkat adanya diplomasi total, baik formal maupun informal. "TNI Melakukan operasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Yaitu operasi intelijen," ujar dia.

Mayjen TNI Purn Kivlan Zen yang bertindak selaku negosiator dalam upaya pembebasan itu juga menegaskan hal senada. "Perusahaan tidak mengeluarkan sepersen pun. Tak ada uang. Ini murni negosiasi," kata Kivlan Zen, Minggu malam.

Hal serupa juga disampaikan Menlu Retno Marsudi. "Upaya pembebasan melibatkan banyak pihak. Termasuk upaya diplomasi total yang tidak hanya melibatkan government to goverment tapi juga jaringan-jaringan informal," kata Retno.

Demikian pula dengan kemungkinan adanya pembayaran uang tebusan, Retno membantahnya. "Tidak ada pembayaran uang tebusan kepada Abu Sayyaf. Banyak pihak terlibat," kata Retno di Kemlu Jakarta, Senin siang.

Namun, pernyataan soal ada tidaknya tebusan ini berbuntut panjang setelah 10 sandera tiba di Tanah Air.

Adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang secara tegas menyebut WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf bisa dilepas karena negara akhirnya menuruti permintaan tebusan kelompok radikal itu.

"Ya terang aja dilepas, wong dibayar kok," celetuk Mega kala menjadi pembicara kunci di Forum Grup Diskusi di Hotel Double Tree By Hilton, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Sebelum meninggalkan tempat acara, ucapan Mega sempat dipertanyakan. Namun, Ketua Umum PDIP itu enggan memberi penjelasan lebih lanjut. Dia hanya diam sambil berlalu meninggalkan gedung.

Tak hanya Megawati, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai juga menduga ada pihak yang membayar tebusan yang diminta kelompok penyandera Abu Sayyaf.

"Hampir semua penyanderaan di dunia ini ada tebusan, tapi bukan negara. Tapi pihak keluarga, swasta atau manapun. Kalau negara, ya kita menyalahi konvensi PBB dan negara kita kalah dong dari teroris," kata Ansyaad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Ansyaad melanjutkan, ada konvensi yang diakui oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak mematuhi permintaan teroris atau penyandera.

"Standar konvensi UN, no concession policy, no ransom pay policy. Konsesi itu misalnya penyandera meminta ditukar dengan teman mereka yang dipenjara. Itu tidak boleh. Kemudian membayar ransom itu juga tidak boleh," kata Ansyaad.

Atas adanya keraguan terhadap klaim pemerintah bahwa pembebasan sandera dilakukan tanpa membayar tebusan, ternyata tak banyak pejabat terkait yang bisa menjawabnya.

Menanggapi kesimpangsiuran kabar tersebut, sejumlah pejabat pemerintah tak ada yang bisa dengan tegas menjawabnya. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan, misalnya, enggan mengomentari hal itu. Dia menolak terlalu jauh membicarakan uang tebusan dalam pembebasan sandera ini.

"Saya tidak masuk ke daerah itu. Saya cek dulu ya," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Selepas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, purnawirawan jenderal bintang 4 itu tetap ogah membeberkan apa saja yang menjadi evaluasi.

"Pokoknya prosesnya di bawah kendali kita, memang banyak pihak yang terlibat seperti disampaikan Ibu Menlu," pungkas Luhut.

Demikian pula dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga enggan berkomentar lebih. Dia meminta persoalan sandera itu baiknya dikonfirmasikan ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Tanya Menlu lah kalau soal itu, kan dia juga sudah bicara, udah bikin konpers kok Menlu," ujar Pratikno.

Jawaban yang tidak tegas juga datang dari pihak kepolisian. Pihak Polri lebih mengedepankan hasil, yaitu kembalinya 10 WNI ke Tanah Air dengan selamat.

"Segala macam upaya harus ditempuh apabila tanpa kekerasan. Apabila berhasil bawa pulang warga negara kita, mengapa tidak," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di kompleks Mabes Polri, Jakarta.

Akhirnya, Istana pun menjawab semua kesimpangsiuran itu. Juru Bicara Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Presiden membantah adanya uang tebusan yang diberikan kepada kelompok penyandera. Dia mengatakan, keberhasilan ini harusnya dianggap sebagai prestasi negara yang baik.

"Saya hanya bisa mewakili Presiden. Tidak ada info pembebasan WNI menggunakan uang tebusan," ujar Johan.‎

Menurut dia, kabar pembebasan 10 sandera WNI sampai ke telinga Presiden saat melaksanakan kunjungan kerja di Papua, Sabtu 30 April lalu.

"Presiden dengar Sabtu itu ada upaya pembebasan itu. Ada informasi itu gol (sandera dibebaskan), tapi tidak tahu jam berapa," pungkas Johan.

Benar kata Johan, kembalinya 10 WNI ke Tanah Air adalah hal yang seharusnya disyukuri. Selamat atau tidaknya 10 WNI itu adalah pertaruhan bagi kehormatan bangsa, sehingga keberhasilan yang dicapai semua pihak yang ikut andil dalam pembebasan ini tak boleh cemar oleh kabar tentang cara yang dipakai untuk kebebasan tersebut.

Biarkan keluarga para sandera menikmati kebahagiaan setelah hilangnya waktu berharga mereka oleh penyekapan yang terjadi selama sebulan lebih itu. Bukankah kebahagiaan 10 orang saudara kita itu juga kebahagiaan bagi bangsa ini?