Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan kerja (kunker) pimpinan DPR ke New York, Amerika Serikat pada 31 Agustus-2 September 2015 kembali menjadi sorotan. Isu itu kembali muncul pasca-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar lebih karena laporan kunker yang tak lengkap atau fiktif.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut dalam kunjungan 4th World Conference of Speakers of Inter-Parliamentary Union ini mengaku tidak mengetahuinya berapa total biaya yang dikeluarkan untuk kunker itu.
"Lupa saya. Tanya saja ke Sekjen. Kita masalah uang itu kita terima langsung dari sekretariat. Kita enggak pernah berapa ini berapa. Saya bawa badan. Bawa substansi. Hotelnya aja kita enggak mikir," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Baca Juga
Politikus Gerindra itu menegaskan dirinya hanya disodori kuitansi beserta harga tiketnya oleh kesekjenan.
"Kita enggak pernah nanya. Tahu-tahu kita disodori kuitansi sekian, tiketnya sekian. Mereka semua yang ngatur. Saya enggak pernah ngatur tiketnya harus sekian," ungkap Fadli.
Fadli menegaskan dirinya tidak pernah meminta besaran biaya untuk kunker. Bahkan kadang dia merasa dana yang disediakan kesekjenan terlalu mahal.
"Misalnya, tiketnya kadang-kadang sih kemahalan. Mungkin diambil plafon yang menengah, bukan promo. Kalau promo enggak mahal mungkin," tandas Fadli.
BPK mengakui saat ini pihaknya tengah mengaudit sejumlah laporan kegiatan DPR. Salah satu di antaranya, anggaran kunker para legislator.
Namun, dia belum bisa mengungkap ada atau tidaknya potensi kerugian negara dalam hasil audit itu.