Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengadakan simposium terkait korban tragedi 1965. Namun, hal itu dinilai tak cukup. Alhasil, acara tandingan rencananya akan diadakan pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, acara tersebut bukanlah simposium tandingan.
"Enggak ada tandingan-tandingan. Bagus-bagus saja, biar tambah baik," ucap Luhut di Jakarta, Minggu 29 Mei 2016.
Menurut Luhut, hal itu tidak menjadi masalah. Justru, simposium tersebut akan menjadi masukan, untuk menangani masalah korban tragedi 1965. Di mana mayoritas korbannya adalah orang-orang yang dicap Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Enggak ada masalah (simposium tragedi 1965 tandingan). Biar makin banyak masukan, biar selesainya masalah HAM-nya," tutur Luhut.
Baca Juga
Saat ditanyakan akan hadir ke dalam acara tersebut seperti simposium sebelumnya, pria yang akrab dengan Partai Golkar itu pun hanya mengatakan. "Belum lihat. Tapi mereka sudah beritahu saya."
Sebelumnya, simposium melawan PKI yang dihadiri berbagai golongan dan pihak itu bertujuan meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pancasila dari rongrongan kebangkitan PKI. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI Purn Budi Sujana.
Advertisement