Ahok Dukung Kebijakan Jokowi Hapus Perda Bermasalah

Ahok menegaskan, tidak ada Perda dari Pemprov DKI Jakarta yang dibatalkan pemerintah.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 14 Jun 2016, 13:14 WIB
Diterbitkan 14 Jun 2016, 13:14 WIB
20160412-Dipanggil KPK, Ahok Beberkan Keterangan Soal RS Sumber Waras-Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama ketika menunggu pemeriksaan di ruang tunggu KPK, Jakarta, Selasa (12/4). Ahok memenuhi panggilan KPK terkait pemberian keterangan soal perkara pembelian lahan RS Sumber Waras (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung kebijakan pemerintah membatalkan ribuan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.

"Jadi saya kira Presiden sudah tepat. Semua Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 harus dicabut," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Ahok menegaskan, tidak ada Perda dari Pemprov DKI Jakarta yang dibatalkan pemerintah.

"Kami enggak pernah buat perda kayak gitu sih. Saya kira itu sudah program Presiden, semua perda yang bertentangan dengan undang-undang ya harus dicabut," kata Ahok

Ahok mengatakan, pembatalan perda tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok menyebut Mendagri adalah pihak pemerintah pusat yang mengawasi penerbitan perda yang dilakukan pemerintah daerah dengan DPRD setempat.

"Dulu itu terlalu banyak perda, masing-masing daerah ngarang-ngarang sendiri. Jadi lama-lama sudah kayak negara bagian, enggak benar," ucap Ahok

Presiden Jokowi mengumumkan Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang  dianggap bermasalah.

Jokowi menyampaikan ribuan perda tersebut terdiri dari 4 kategori. Pertama, ‎meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, perda yang memperpanjang jalur birokrasi.

"Ketiga, Perda yang menghambat perizinan investasi dan menghambat kemudahan usaha, serta perda yang bertentangan dengan undang-undang," tegas Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Perda yang dibatalkan ini merata di semua daerah di Indonesia.

"Penghapusan ini tidak terkait itu (kasus razia warteg Saeni di Serang). Ini berkaitan dengan ekonomi," ucap Tjahjo.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya