Ketua DPR: Isu Reshuffle Kabinet Itu Selalu Hot

Akom meminta Presiden memerhatikan beragam kompetensi yang dimiliki seseorang yang akan menduduki posisi di kabinet.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 13 Jul 2016, 16:52 WIB
Diterbitkan 13 Jul 2016, 16:52 WIB
20160523-Ketua DPR Ade Komarudin -Jakarta
Ketua DPR Ade Komarudin (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jilid II kembali beredar. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan isu reshuffle kabinet tersebut bukanlah kabar baru, melainkan sudah sering terdengar.

"Ini bukan isu baru, tapi tetap menjadi hot setiap muncul. Semua pihak menanggapi hal ini," ujar Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Pria yang kerap disapa Akom ini menegaskan, reshuffle itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun meski begitu, semua pihak termasuk partai politik dapat menyampaikan aspirasinya terkait reshuffle.

"Tapi kita berharap kalau pun ada reshuffle atau tidak, jangan sampai tidak menyelesaikan masalah yang ada. Kita ingin kalau reshuffle lagi tidak terjadi reshuffle lagi," ucap Akom.

"Misal masalah yang ada, yang harus hati-hati adalah kementerian di bidang ekonomi. Jangan sampai ganti-ganti menteri di bidang ekonomi yang kemudian mengguncang perekonomian nasional," sambung dia.

Politikus Partai Golkar ini meminta presiden memperhatikan beragam kompetensi yang dimiliki seseorang yang akan menduduki posisi di kabinet, sebelum melakukan reshuffle.

"Kemudian yang kurang-kurangnya, bukan masalah kompetensi seseorang saja, tapi itu bisa diperbaiki dengan koordinasi, sikap bahwa kita ingin mengabdi kepada negeri ini bukan egosektoral. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian apabila ada yang kurang dari yang sekarang," kata Akom.

Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif dari presiden.

"Isu ini kan sudah cukup lama menggelinding, hak prerogatif presiden, terserah presiden mau melakukan reshuffle atau tidak. Yang jelas, presiden harusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya yang terkait kepuasan di tingkat masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat saat ini sebenarnya di bidang ekonomi," papar Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, seharusnya presiden itu memiliki tim yang betul-betul kuat agar dapat membantunya menjalankan pemerintahan dengan baik.

"Harusnya presiden punya tim yang betul-betul kuat, memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Jangan terlalu pikirkan jatah-jatah politik, kecuali orang itu mampu," papar Fadli.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya