Vaksin Palsu Terungkap, Dokter Anak RS Harapan Bunda 'Menghilang'

Liputan6.com, Jakarta - Para orangtua korban vaksin palsu di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Jakarta Timur mengeluhkan sulitnya berkomunikasi dengan para dokter spesialis anak, yang biasa menangani vaksinasi buah hati mereka.

Mereka mengatakan para dokter tersebut belakangan 'menghilang', seperti tidak mau menjawab telepon dan membalas pesan singkat para orangtua anak.

"Kami minta difasilitasi dengan dokter-dokter spesialis anak di rumah sakit ini. Kami mau konsultasi, mau tahu anak kami disuntikkan vaksin palsu atau tidak," pinta seorang ibu muda saat pihak RS Harapan Bunda mengadakan konferensi pers di Jakarta Timur, Sabtu (16/7/2016).

Direktur Utama RS Harapan Bunda dokter Fina mengatakan, dirinya sudah mengimbau para dokter spesialis anak untuk melayani konsultasi para pasien sebaik mungkin, sejak rumah sakit itu disebut-sebut sebagai pengguna vaksin palsu.

"Kami sudah mengimbau dokter untuk melayani semua pasien," kata dokter Fina yang didampingi Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana itu.

Tetapi pernyataan Fina langsung dibalas dengan tudingan-tudingan dari para orangtua korban, yang memang sejak awal emosi dan kecewa dengan perlakuan RS Harapan Bunda kepada mereka.

"Mana? Di Whatsapp (WA) online tapi tidak buka-buka WA kami. Kabur keluar negeri kali dokternya. Kami minta pihak rumah sakit pertemukan kami dengan semua dokter spesialis anak. Jangan-jangan dokternya sedang di polisi semua," ujar seorang bapak.

Menanggapi tuntutan para orangtua korban, dokter Fina akhirnya mencoba menenangkan dengan menyatakan, pihaknya akan mengupayakan pertemuan para orangtua korban dengan para dokter spesialis anak.

"Baik, akan kami coba koordinasikan," tutup Fina.
    
Kontras dan LBH Mengawal

Ketua Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda August Siregar mengimbau para orangtua korban vaksin palsu, agar bersatu menuntut tanggung jawab pihak rumah sakit.

August menilai RS Harapan Bunda tidak menunjukkan keseriusannya menangani kasus vaksin palsu, tetapi hanya melakukan pembelaan.

Karena itu, Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda meminta pendampingan hukum dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

August menganggap dirinya bersama ratusan orangtua korban, sudah ditipu mentah-mentah oleh Direktur Utama RS Harapan Bunda dokter Fina.

"Kesepakatan kita dengan ibu Fina, beliau dengan sangat lantang dan jelas mengatakan pada jam 08.00 WIB, ia akan menampilkan dan mencetak nama pasien vaksin dari 2003-2016," ujar August di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Sabtu ini.

"Tapi sampai hari ini yang namanya Fina tidak memberikan data yang kita minta, ini pembohongan publik. Karena itu kami sudah sowan ke LBH, Kontras untuk meminta pendampingan. Sebagai rumah sakit yang benar, seharusnya mereka punya data. Kami minta ibu Fina memberi data secepatnya," dia menambahkan.

Sementara itu, anggota Aliansi Korban Vaksin RS Harapan Bunda Audi mengajak para orangtua korban, membangun Crisis Center di area rumah sakit. Tujuannya untuk menjaga kekompakan di antara keluarga korban.

"Kita bangun Crisis Center di sini supaya (kasus ini) tidak 'masuk angin'. Jangan sampai hari ini berjuang, besok-besok massa kita berkurang," August menegaskan.

Ketua Yayasan LBH Indonesia Alvon Kurnia Palma yang turut hadir di lokasi memberi gambaran bantuan hukum, yang bisa diupayakan pihaknya kepada para korban vaksin palsu.

Alvon meminta Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda mendata nama balita terduga korban vaksin palsu. Termasuk kronologi kesehatan para korban setelah mendapat vaksin palsu.

"Jadi sebenarnya kita melihat dulu berdasarkan data yang ada, apakah ada perbuatan melanggar hukum melalui tindakan medis ini atau tidak? Kalau ada, apakah ini dilakukan secara institusi atau perorangan?" kata dia.

Dalam melakukan pendampingan, kata Alvon, LBH Jakarta juga akan meminta keterangan dari ahli farmakologi, mengenai dampak jangka pendek dan panjang terhadap balita yang tersuntik vaksin palsu.

"Kita minta pendapat dari yang expert seperti ahli farmakologi. Bukan dokter anak, imun, dan juga dokter penyakit dalam. Kita minta pendapat lain dari ahlinya," pungkas Alvon.

Sementara, Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan pihaknya akan serius menangani kasus vaksin palsu. Karena ternyata tindak kejahatan tersebut sudah menghantui masyarakat sejak lama, dan ada di tengah keseharian pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kami punya fokus perhatian, melihat vaksin palsu ini bukan kejahatan yang sepele. Tapi kejahatan sehari-hari," Putri menandaskan.