Pemerintah Sebut Titik Api Kebakaran Hutan Berkurang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memastikan jumlah hotspot atau titik api kebakaran hutan di Indonesia, mengalami penurunan rata-rata 74 persen. Titik api berhasil dikurangi berkat berbagai upaya mulai dari patroli sampai membuat hujan buatan, seperti instruksi Presiden Jokowi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, kebakaran hutan terus terjadi setiap tahun selama 18 tahun terakhir. Kebakaran terjadi di lahan gambut, sehingga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. 

"Sebaran kebakaran hutan cenderung terjadi di daerah yang sama. Dan setiap kali kebakaran sudah terjadi, kita tidak sanggup memadamkannya," ucap Darmin usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kebakaran Hutan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 11 Agustus 2016.

Ia menambahkan, pencegahan kebakaran hutan harus dilakukan seluruh pihak terkait baik pemerintah pusat, swasta, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, serta masyarakat di dalam negeri maupun internasional.

Strategi Atasi Kebakaran Hutan

Strategi yang ditempuh, menurut Darmin, dengan membuat sistem insentif dan disentif, sistem peringatan dini, dan standar operasional dan prosedur (SOP) Crisis Center. Sistem insentif dan disentif diterapkan agar petani tidak lagi membuka lahan pertanian dengan membakar, terutama di wilayah rawan kebakaran dan lahan gambut.

Sementara, sistem peringatan dini dikembangkan guna meningkatkan kemampuan deteksi dini atas indikasi api atau kebakaran dan mendistribusikan informasi tersebut secara cepat ke semua pemangku kepentingan.

Sedangkan SOP Crisis Center, imbuh Darmin, diterapkan untuk situasi di mana api membesar dan tidak dapat dipadamkan oleh masyarakat dan perusahaan setempat.

"Pencegahan kebakaran ini membutuhkan biaya yang besar, mulai dari kebutuhan untuk patroli, deteksi awal hingga infrastruktur di crisis center. Makin tinggi standar yang diterapkan, makin mahal biayanya," Darmin memaparkan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, penurunan titik api di seluruh Indonesia dibandingkan tahun lalu mencapai 62 persen. Sejak 1 Januari-9 Agustus ini, delapan provinsi termasuk Riau, Jambi, Kalimantan Tengah mencatatkan penurunan jumlah titik api 79 persen.

"Khusus untuk Riau turunnya jumlah titik api malah 82 persen, dan Kalimantan Tengah 96 persen. Jadi rata-rata turun 74 persen, dan itu karena banyak faktor," ujar dia.

Hal tersebut, menurut Darmin, karena beberapa upaya yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, TNI, dan Polri, hingga masyarakat.

"Pertama, konsep dari Presiden (Jokowi), setiap ada api harus dimatikan. Patroli terpadu harus jalan. Jadi setiap ada data titik api dari satelit, kita kasih tahu satgas, kemudian mereka langsung patroli ke Provinsi, Kabupaten sampai ke Kecamatan dan Desa langsung kerja," Siti menjelaskan.

Langkah kedua, imbuh Siti, areal lahan perusahaan yang terbakar, pemerintah akan mencabut izinnya dan kemudian diambil alih negara. Ketiga, faktor cuaca yang tidak sepanas tahun lalu.

"Sanksi dicabut izinnya efektif mengurangi kebakaran hutan, kecuali beberapa hektare lahan di Maret-April lalu. Perusahaan tersebut juga wajib mematikan api dan memperbaiki lahan," Siti menerangkan.

Water Bombing

Lebih jauh dikatakan Menteri Kehutanan, sejak 27 Februari-9 Agustus ini, telah dilakukan water bombing sebanyak 39,4 juta liter air di Riau sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengerahkan lima pesawat di Riau, tiga di Sumatera Selatan untuk water bombing 1,7 juta air, dan dua pesawat di Kalimantan Tengah.

"Kita juga buat hujan buatan sejak 15 Juli dengan menabur 27 ton garam. Di Sumatera Selatan sudah ditabur 57 ton garam. Jadi semua upaya dilakukan sekaligus," Siti memungkasi penjelasan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan.