Ahok dan Isyarat Mega

Liputan6.com, Jakarta - Tujuh belas Agustus 2016 menjadi hari spesial bagi Ahok. Bagaimana tidak, di hari ulang tahun kemerdekaan RI ini, Gubernur DKI yang akan ikut lagi dalam Pilkada DKI 2017, menyatakan telah mengantongi restu Megawati Soekarnoputri.

Ahok mengungkapkan hal itu setelah sebelumnya diam-diam menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Menurut Ahok, Mega telah merestuinya berpasangan dengan kader PDIP yang saat ini menjadi wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, di Pilkada DKI.  Karena itu, Ahok tak perlu mendaftar di PDIP.

"Dari tiga opsi, Bu Mega cenderung opsi ke petahana. Tapi PDIP butuh proses. Yang pasti kata Bu Mega, aku enggak perlu mendaftar. Karena aku pernah mendaftar pada 2012," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu malam 17 Agustus 2016.

"Sinyalnya kalau dengan PDIP berarti dengan Pak Djarot, beliau (Mega) kan kalau Pak Heru enggak kenal, mesti mendaftar, Pak Heru kan tidak mendaftar PDIP," tambah Ahok.

Masih kata Ahok, pada pertemuan yang juga dihadiri Djarot Saiful Hidayat dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu, Megawati menyatakan setuju duet Ahok-Djarot.

"Aku tadi ketemu Bu Mega kok sama Pak Djarot. Aku mampir ke kantor DPP (PDIP) sebentar, aku belum pernah lihat. Mampir ketemu Bu Mega sebentar. Intinya, saya dengan Djarot, beliau setuju. Cuma DPP punya proses yang harus dihargai. Terus teman-teman PDIP bawah agak keki juga kan sama saya kan," tutur Ahok.

Menurut Ahok, pertemuan itu tak berlangsung lama. Sebab, sebelum pukul 17.00 WIB, Ahok dan Mega harus kembali ke Istana mengikuti upacara penurunan bendera pusaka.

"(Di DPP) ada Pak Djarot, Sekjen, Bu Mega. Tadi kupikir Bu Mega mau bareng ke sana (penurunan  bendera) tapi dia bilang aku enggak pakai kebaya," pungkas Ahok.

Pernyataan ini kontan menyulut pro kontra di internal PDIP. Sejumlah elit PDIP menegaskan, partai berlambang banteng  hingga saat ini belum memutuskan siapa yang bakal diusung di Pilkada DKI Jakarta.

"Belum, ada mekanisme di PDIP, sikap resmi akan diumumkan DPP, entah Ketum atau Sekjen," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis 18 Agustus 2016.

Eva memperkirakan, klaim Ahok itu dari membaca bahasa tubuh Megawati ketika mendatangi Kantor DPP PDIP.

"Ahok mungkin membaca body languange, membaca lirikan Ibu. Toh memang komunikasi sedang berlangsung," kata Eva.

Menurut Eva, sampai saat ini Ahok dan Megawati masih terus berkomunikasi untuk membahas calon gubernur. Namun, jika lobi itu tak menemukan titik temu maka PDIP akan mengambil keputusan melawan arus.

"Seperti Jokowi-Ahok itu, kita melawan arus dengan tidak mendukung petahana. Toh saat itu suara Jokowi-Ahok kecil," ujar dia.

Salah satu syarat PDIP akan mendukung Ahok, kata Eva, adalah jika berpasangan dengan Djarot.

"Tapi bisa juga Pak Djarotnya cagub atau cawagubnya siapa gitu. Komunikasi politik Mega-Ahok dalam rangka menjajaki opsi petahana. Tapi Belum shuttle, tunggu dulu lah," kata Eva.

Penegasan yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengakui ada hubungan personal yang sangat erat antara Ahok dan Megawati.

"Ketika kami sering berdiskusi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, sejak dulu saya katakan Bu Megawati sebagai pribadi yang sayang sama Ahok," ujar Hasto saat meninjau pelaksanaan Jambore Nasional 2016 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (19/8/2016).

Kendati demikian, bukan berarti Megawati serta merta mendukung Ahok maju dalam bursa perebutan kursi DKI 1. Hasto mengatakan, Megawati akan tetap menghargai proses kelembagaan partai dalam mempersiapkan calon kepala daerah.

Menurut Hasto, Megawati akan mendahulukan aspirasi masyarakat saat memutuskan sikap partai di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Dalam keputusan politik, Ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengedepankan proses institusionalisasi kepartaian. Proses kelembagaan politik di dalam partai, sehingga di situlah kami dididik Bu Megawati bahwa proses kelembagaan untuk mempersiapkan calon pemimpin itu tugas partai," jelas Hasto.

Hasto juga menegaskan bahwa meski elektabilitas Ahok paling tinggi dibanding para penantangnya, berdasarkan hasil survei berbagai lembaga, namun pertimbangan PDIP mengusung seorang calon pemimpin tidak berdasarkan hasil survei.

"Wajar incumbent mendapatkan elektabilitas lebih tinggi. Apalagi dalam posisi partai politik lain belum mengumumkan calon gubernurnya, sehingga (hasil survei) ini masih dinamis. Survei bukan satu-satunya pertimbangan mengusung calon," ucap Hasto.

Hasto menambahkan, partainya saat ini belum menentukan siapa calon yang akan diusung dalam pertarungan pilkada nanti, karena masih menunggu momentum yang tepat.

"Jakarta ini sangat dinamis. Perubahan peta politik akan terjadi. Ya, kita lihat kan dalam politik sering muncul element of surprise, muncul varian-varian baru ya. Karena itu, masih kami cermati dan dialog ke partai politik lain," ujar Hasto.

Ahok sendiri, beber Hasto, mendapat banyak kritikan dari PDIP. Kritik tersebut muncul setelah PDIP mengevaluasi secara komprehensif dari berbagai aspek pemimpin ideal DKI Jakarta.

"Ada kritik juga kepada Ahok, bahwa pemimpin harus merangkul, mengayomi, memberikan teladan dan harus bisa menyatukan seluruh komponen masyarakat," jelas Hasto.

Pernyataan Hasto ini seolah mengisyaratkan agar Ahok sebaiknya tak terlalu bergembira dengan pertemuannya bersama Mega. Sebab, bisa jadi Mega sayang kepada Ahok, namun rasa itu tidak berarti Mega akan mengabaikan aspirasi atau keinginan para kadernya, terutama kader PDIP di DKI. 

Di DKI, sebagian besar kader PDIP telah mengungkapkan penolakannya terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Penolakan itu sangat jelas terlihat dalam rekaman video yang beredar baru-baru ini. Dalam video tersebut, ratusan kader PDIP DKI serempak menyanyikan lagu 'Ahok pasti tumbang'.

"Itu kejadiannya saat rapat Jumat lalu, 12 Agustus 2016. Itu rapat internal partai di kantor DPC PDIP Jakarta Pusat. Hadir juga dari tingkat ranting sampai tingkat RW," ucap Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP DKI Gembong Warsono, kepada Liputan6.com, Jumat (19/8/2016).

"Itu konsumsi internal lo. Bukan dari kami. Kita masih telurusi. Itu kan rapat internal dalam rangka konsolidasi partai dan bersifat tertutup," tandas Gembong.

Saat ditanya soal isi nyanyian itu, dia hanya menjawab, "silahkan diterjemahkan sendiri. Tapi itu semua dalam rangka rapat konsolidasi partai. Bukan untuk dipublikasikan. Jadi kita enggak tahu siapa yang merekam dan meng-upload-nya," tandas Gembong.

Terkait video penolakan itu, Ahok mengatakan, kedatangannya ke DPP PDIP bukan untuk meminta dukungan. Melainkan untuk meminta Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya.

"Bukan minta dukungan, saya cuma minta Djarot. Makanya terserah (PDIP dukung atau tidak). Saya enggak minta PDIP loh, saya minta Djarot, mau enggak ikut saya jadi wakil? Saya dari dulu minta Djarot. Ibu (Mega) aja marah-marah kok dulu (2012)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Ahok yang sebelumnya mengatakan akan menggandeng bawahannya, Heru Budi, sebagai wakilnya, kini menyatakan lebih memilih Djarot daripada Heru. Alasannya, dia menilai Heru masih muda dan dapat berkontribusi lebih panjang sebagai PNS.

"Lebih enak sama Djarot, karena Heru masih muda. Kita juga butuh PNS  di sini yang baik, dia masih muda," ucap Ahok.

"Saya enggak apa-apa (dukungan PDIP belum bulat), kan, saya udah tiga partai juga. Nah kan, saya pikir ya nanti salah ngomong lagi saya (tidak perlu dukungan PDIP) he-he-he. Buat saya dari dulu ya, perseorangan aja saya berani kok, tanpa semua partai aja saya berani," ujar Ahok.