Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

JK: Keterlambatan Pengurusan E-KTP Harus Diselidiki

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, keterlambatan pengurusan E-KTP tak lepas dari kasus korupsi yang membayangi program ini.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 02 Sep 2016, 18:16 WIB

Diterbitkan 02 Sep 2016, 18:16 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta Perekaman data E-KTP sampai saat ini belum mencapai target. Kementerian Dalam Negeri menentukan batas waktu perekaman data hingga 30 September 2016. Sementara itu, masalah blangko E-KTP yang masih langka di beberapa daerah juga masih menjadi masalah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, keterlambatan pengurusan E-KTP tak lepas dari kasus korupsi yang membayangi program ini. Karena itu, JK meminta keterlambatan ini terus diselidiki.

KPK Periksa Mantan Sekjen Kemendagri, Usut Korupsi e-KTP

"Keterlambatan ini juga harus diselidiki hubungannya dengan penyidikan oleh KPK. Tapi, Mendagri sudah memerintahkan untuk mempercepat dan menambah kartu-kartu dan sebagainya ke daerah-daerah," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/9/2016).

JK mengaku bisa memahami, batas waktu yang diberikan pemerintah membuat beberapa daerah harus bekerja keras siang malam memproses E-KTP. Secara teknis, program E-KTP ini memang terhambat proses hukum yang berjalan di KPK.

"Sehingga tentu akan diteruskan supaya diketahui kenapa terjadi ini, apa ada hubungannya dengan korupsi sehingga terjadi kekurangan-kekurangan, utang yang belum dibayar atau masih ada lain-lain. Padahal anggaran pemerintah sudah hampir Rp 5-6 triliun untuk itu yang keluar," jelas JK.

Pemotongan Anggaran

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak akan mempengaruhi atau mengganggu pengadaan E-KTP. Tjahjo memastikan, tidak ada masalah terkait pengadaan blangko dan perbaikan alat terkait keperluan E-KTP.

"Apa pun ini merupakan kebijakan nasional ya. Jadi posisi saya taat, nurut instruksi. Kalau memang harus dipotong di kami (Mendagri) tidak ada masalah," ucap Tjahjo di Jakarta, Kamis 1 September 2016 kemarin.

Rencananya, pengadaan E-KTP akan disesuaikan dengan kebijakan Menkeu soal pemotongan anggaran. "Kita akan sesuaikan kembali, kita ajukan di tahun anggaran 2017. Memang ada pos-pos yang terkait dengan Dukcapil, tetapi kita coba menyisihkan," ungkap Tjahjo.