Indonesia Berikan Beasiswa Pendidikan ke Pengungsi Suriah

Menurut Menristekdikti M Natsir, butuh kebijakan khusus untuk mengalokasikan beasiswa untuk tingkat S1 bagi para pengungsi Suriah.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 09 Sep 2016, 05:04 WIB
Diterbitkan 09 Sep 2016, 05:04 WIB
20160721-Menristek Dikti Muhammad Nasir-M Nasir-Jakarta- Herman Zakharia
Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir saat melakukan kunjungan ke Liputan6.com, Jakarta, Kamis (21/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah RI berniat membantu para pengungsi Suriah yang berada di berbagai negara. Mereka akan mendapat beasiswa pendidikan dan bisa melanjutkan studi di Indonesia secara gratis.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti ) M Natsir mengatakan, Indonesia akan memberikan beasiswa kepada 100 anak usia sekolah pengungsi Suriah. Indonesia akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama studi di Indonesia.

"Bagaimana sistem beasiswanya? Tadi kami sudah minta melalui LPDP dengan kebijakan khusus, untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut pengungsi Suriah ini," kata Natsir di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 8 September 2016.

Selama ini, beasiswa LPDP memang untuk mahasiswa yang akan meneruskan studi di tingkat S2 dan S3. Karena itu, butuh kebijakan khusus untuk dapat mengalokasikan beasiswa untuk tingkat S1 bagi para pengungsi Suriah.

"Untuk ukuran S1 itu katakan biaya hidup per orang itu Rp 3 juta atau Rp 2,5 juta. Kalau itu satu tahun, berarti cukup di angka Rp 36 juta satu orang. Kalau 100 orang, hanya Rp 360 juta tidak terlalu besar. Kalau itu Rp 36 juta per orang satu tahun, kalau seratus orang berapa? Rp 3,6 miliar lah ya, itu tidak besar," papar Natsir.

"Ini bersifat bantuan dengan sifat kemanusiaan. Biaya pendidikan itu dari Kemenristekdikti, dengan alokasi anggaran terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan," imbuh dia.

Untuk menentukan siapa saja pengungsi yang akan mendapat beasiswa, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri akan bekerja sama dengan UNHCR. Terutama terkait status kewarganegaraan selama menjalani studi di Indonesia.

"Ini pengungsi yang masih di Eropa, masih yang ada di Eropa. Kalau yang di Aceh bukan di Suriah itu, yang di Batam juga bukan. Iya, ini makanya urusan dengan Kemenlu dan UNHCR. Kami harus menerima dulu dari mereka, bagaimana dari UNHCR dan Kemenlu," kata Natsir.

Para pengungsi akan ditempatkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai minat mereka. Saat ini, Indonesia memiliki 134 perguruan tinggi. Dengan begitu, setiap perguruan tinggi bisa diisi dua atau tiga mahasiswa nantinya. Sehingga tidak memberatkan perguruan tinggi yang dituju.

"Pesan Pak Wapres, nanti Kemenristekdikti untuk menangani ini masalah sosial ya, masalah yang menyangkut kemanusiaan kan, nanti kebijakan secara khusus. Nanti ada mandat yang diberikan kepada Ristek Dikti, berapa bidang ilmu apa saja, nanti dia akan berikan nanti," jelas Natsir.

Natsir berharap program ini bisa berjalan secepatnya. Segala persiapan akan dilakukan pada November mendatang. Sehingga para mahasiswa pengungsi Suriah bisa mulai studi pada tahun ajaran baru.

"Ini masalah sosial aja ini, bukan apa-apa. Kita akan membantu, terkait masalah dunia tapi tak terlalu besar. Ini barangkali dari Kementerian Dikti kalau hanya 100 kami bisa membantu masalah ini," pungkas Natsir.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya